DPR Desak Perbaikan Sistem Perlindungan Pekerja Migran

Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh menyesalkan insiden penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). 

"Kejadian tersebut mengungkapkan betapa rentannya posisi PMI di luar negeri, terutama di Malaysia, yang menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia," kata Nihayatul Wafiroh lewat keterangan resminya, Rabu 29 Januari 2025.

Kasus penembakan PMI ini menambah panjang daftar tantangan yang harus dihadapi para pekerja migran dimana pada banyak kasus, mereka kesulitan mendapatkan akses perlindungan yang memadai. 

Padahal PMI merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian negara, baik dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara melalui remitansi, maupun dalam aspek pengembangan sumber daya manusia.

Namun kenyataannya banyak PMI yang menghadapi berbagai masalah, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum di negara tempat mereka bekerja dan kurangnya akses ke lembaga perlindungan di negara tempat mereka bekerja.

"Saya minta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di negara tuju," tegas Nihayatul.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan serius dalam sistem perlindungan PMI. 

"Perlu ada sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap keberadaan dan kondisi pekerja, terutama di daerah-daerah yang banyak mempekerjakan PMI, terutama pengawasan yang lebih ketat terhadap agensi," tegasnya.