Berita

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur/Ist

Politik

Prabowo Harus Hormati Kebijakan PSN PIK 2

RABU, 29 JANUARI 2025 | 13:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Prabowo diminta untuk lebih bijak dan menghormati warisan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. 

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur menilai setiap kebijakan yang dirumuskan pada masa lalu tentunya memiliki perhitungan matang berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan potensi dampak jangka panjang. 

"Setiap kebijakan pemerintah sebelumnya tentu telah melalui proses panjang dengan melibatkan para ahli dan kajian mendalam. Jika ada kekurangan, yang terpenting adalah mengevaluasi dan menyempurnakan, bukan saling menyalahkan," ujar Syurya kepada RMOL, Rabu, 29 Januari 2025.


Ia menambahkan bahwa dalam konteks kepemimpinan berkelanjutan, penting bagi seorang presiden untuk mengedepankan prinsip keberlanjutan kebijakan (policy continuity).

"Kepemimpinan yang baik tidak hanya menciptakan kebijakan baru, tetapi juga menghargai hasil kerja pemimpin sebelumnya," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa menghormati kepemimpinan masa lalu merupakan salah satu kunci untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Presiden Prabowo dan jajaran semestinya harus lebih bijak dengan lakukan evaluasi kebijakan dengan pendekatan yang objektif dan konstruktif, daripada alih-alih memperdebatkan kebijakan masa lalu, pemerintah saat ini seharusnya lebih fokus pada perbaikan kebijakan yang masih kurang efektif," imbuh dia. 

Lebih lanjut, Syurya menilai, kebijakan yang belum baik disempurnakan, yang sudah baik diperkuat. 

"Dengan demikian ini adalah pendekatan yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya