Berita

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur/Ist

Politik

Prabowo Harus Hormati Kebijakan PSN PIK 2

RABU, 29 JANUARI 2025 | 13:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Prabowo diminta untuk lebih bijak dan menghormati warisan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. 

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur menilai setiap kebijakan yang dirumuskan pada masa lalu tentunya memiliki perhitungan matang berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan potensi dampak jangka panjang. 

"Setiap kebijakan pemerintah sebelumnya tentu telah melalui proses panjang dengan melibatkan para ahli dan kajian mendalam. Jika ada kekurangan, yang terpenting adalah mengevaluasi dan menyempurnakan, bukan saling menyalahkan," ujar Syurya kepada RMOL, Rabu, 29 Januari 2025.

Ia menambahkan bahwa dalam konteks kepemimpinan berkelanjutan, penting bagi seorang presiden untuk mengedepankan prinsip keberlanjutan kebijakan (policy continuity).

"Kepemimpinan yang baik tidak hanya menciptakan kebijakan baru, tetapi juga menghargai hasil kerja pemimpin sebelumnya," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa menghormati kepemimpinan masa lalu merupakan salah satu kunci untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Presiden Prabowo dan jajaran semestinya harus lebih bijak dengan lakukan evaluasi kebijakan dengan pendekatan yang objektif dan konstruktif, daripada alih-alih memperdebatkan kebijakan masa lalu, pemerintah saat ini seharusnya lebih fokus pada perbaikan kebijakan yang masih kurang efektif," imbuh dia. 

Lebih lanjut, Syurya menilai, kebijakan yang belum baik disempurnakan, yang sudah baik diperkuat. 

"Dengan demikian ini adalah pendekatan yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat," pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Buntut Pungli ke WN China, Menteri Imipas Copot Pejabat Imigrasi di Bandara Soetta

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:25

Aero India 2025 Siap Digelar, Ajang Unjuk Prestasi Dirgantara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:17

Heboh Rupiah Rp8.100 per Dolar AS, BI Buka Suara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:13

Asas Dominus Litis, Hati-hati Bisa Disalahgunakan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:35

Harga CPO Menguat Nyaris 2 Persen Selama Sepekan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:18

Pramono: Saya Penganut Monogami Tulen

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:10

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Vihara Amurva Bhumi Menang Kasasi, Menhut: Kado Terbaik Imlek dari Negara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:45

Komisi VI Sepakati RUU BUMN Dibawa ke Paripurna

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:11

Eddy Soeparno Gandeng FPCI Dukung Diplomasi Iklim Presiden Prabowo

Sabtu, 01 Februari 2025 | 16:40

Selengkapnya