Berita

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur/Ist

Politik

Prabowo Harus Hormati Kebijakan PSN PIK 2

RABU, 29 JANUARI 2025 | 13:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Prabowo diminta untuk lebih bijak dan menghormati warisan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. 

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur menilai setiap kebijakan yang dirumuskan pada masa lalu tentunya memiliki perhitungan matang berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan potensi dampak jangka panjang. 

"Setiap kebijakan pemerintah sebelumnya tentu telah melalui proses panjang dengan melibatkan para ahli dan kajian mendalam. Jika ada kekurangan, yang terpenting adalah mengevaluasi dan menyempurnakan, bukan saling menyalahkan," ujar Syurya kepada RMOL, Rabu, 29 Januari 2025.


Ia menambahkan bahwa dalam konteks kepemimpinan berkelanjutan, penting bagi seorang presiden untuk mengedepankan prinsip keberlanjutan kebijakan (policy continuity).

"Kepemimpinan yang baik tidak hanya menciptakan kebijakan baru, tetapi juga menghargai hasil kerja pemimpin sebelumnya," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa menghormati kepemimpinan masa lalu merupakan salah satu kunci untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Presiden Prabowo dan jajaran semestinya harus lebih bijak dengan lakukan evaluasi kebijakan dengan pendekatan yang objektif dan konstruktif, daripada alih-alih memperdebatkan kebijakan masa lalu, pemerintah saat ini seharusnya lebih fokus pada perbaikan kebijakan yang masih kurang efektif," imbuh dia. 

Lebih lanjut, Syurya menilai, kebijakan yang belum baik disempurnakan, yang sudah baik diperkuat. 

"Dengan demikian ini adalah pendekatan yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat," pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya