Berita

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur/Ist

Politik

Prabowo Harus Hormati Kebijakan PSN PIK 2

RABU, 29 JANUARI 2025 | 13:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Prabowo diminta untuk lebih bijak dan menghormati warisan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. 

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur menilai setiap kebijakan yang dirumuskan pada masa lalu tentunya memiliki perhitungan matang berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan potensi dampak jangka panjang. 

"Setiap kebijakan pemerintah sebelumnya tentu telah melalui proses panjang dengan melibatkan para ahli dan kajian mendalam. Jika ada kekurangan, yang terpenting adalah mengevaluasi dan menyempurnakan, bukan saling menyalahkan," ujar Syurya kepada RMOL, Rabu, 29 Januari 2025.


Ia menambahkan bahwa dalam konteks kepemimpinan berkelanjutan, penting bagi seorang presiden untuk mengedepankan prinsip keberlanjutan kebijakan (policy continuity).

"Kepemimpinan yang baik tidak hanya menciptakan kebijakan baru, tetapi juga menghargai hasil kerja pemimpin sebelumnya," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa menghormati kepemimpinan masa lalu merupakan salah satu kunci untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Presiden Prabowo dan jajaran semestinya harus lebih bijak dengan lakukan evaluasi kebijakan dengan pendekatan yang objektif dan konstruktif, daripada alih-alih memperdebatkan kebijakan masa lalu, pemerintah saat ini seharusnya lebih fokus pada perbaikan kebijakan yang masih kurang efektif," imbuh dia. 

Lebih lanjut, Syurya menilai, kebijakan yang belum baik disempurnakan, yang sudah baik diperkuat. 

"Dengan demikian ini adalah pendekatan yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya