Berita

Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono/Ist

Nusantara

Patuhi Instruksi Prabowo

Demokrat Setuju Anggaran Rapat di Pemprov DKI Dipangkas

RABU, 29 JANUARI 2025 | 11:48 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta akan mengawal implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBD dan APBD 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Anak buah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kebon Sirih setuju dengan kebijakan efesiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik perjalanan dinas, rapat maupun anggaran makan dan minum.

"Fraksi Partai Demokrat Daerah Khusus Jakarta akan mengawal pelaksanaan Inpres tersebut, di mana berbagai kegiatan seperti perjalanan dinas, rapat-rapat dan kegiatan seremonial lainnya harus dilakukan efisiensi," kata Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono dikutip Rabu 29 Januari 2025.


Menurut Mujiyono, efesiensi anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebenarnya bukan hal yang baru. 

Sebab, kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta itu, Pemprov DKI Jakarta melakukan efesiensi anggaran dalam skala yang lebih besar saat pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

"Kami meminta agar Instruksi Presiden tersebut segera ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta dan informasinya akan segera terbit Instruksi dari Pj Gubernur terkait hal tersebut dalam waktu dekat," kata Mujiyono.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. 
 
“Kami mendukung penuh Inpres tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Ingub,” ujar Teguh Setyabudi dalam keterangan pers, Senin 27 Januari 2025.



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya