Berita

Direktur Citra Institut, Yusak Farhan/Ist

Politik

Menyoal Pagar Laut

Warisan Buruk Jokowi Bikin Negara Lemah Hadapi Oligarki

SENIN, 27 JANUARI 2025 | 16:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Fenomena pagar laut pesisir Tangerang merupakan warisan buruk pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Direktur Citra Institut, Yusak Farhan kepada RMOL, Senin, 27 Januari 2025. 

"Suka atau tidak, pagar laut memang menjadi warisan buruk era Jokowi," ucap Yusak.


Menurutnya, isu pagar laut Tangerang bentuk negara tidak berdaya menghadapi oligarki. 

"Negara tidak berdaya menghadapi oligarki yang ingin mengambil dan menguasai sebagian wilayah NKRI dengan cara culas dan curang bahkan merugikan hak-hak masyarakat lokal," jelasnya. 

Ia pun menyatakan kuatnya relasi politik dan bisnis yang ada terkait isu pagar laut tersebut. 

"Kasus pagar laut jelas ada korelasinya antara bisnis dan politik. Kepentingan oligarki itu motifnya memang ekonomi dan bisnis. Maka agar bisnisnya lancar, mereka masuk dan berkongsi dengan pemegang kekuasaan," tegasnya. 

Yusak pun berpandangan gaya komunikasi dan langkah tegas Presiden Prabowo dalam mengatasi isu pagar laut Tangerang terus dinantikan publik. 
 
"Meskipun belum memberikan statement langsung, namun anak buah Pak prabowo (para menteri terkait) sudah menunjukkan komitmennya untuk membongkar pagar laut dan mengusut kasus tersebut," ungkap dia. 

Penanganan pagar laut Tangerang sempat terjadi kisruh ketika TNI AL melakukan pembongkaran dengan mengerahkan personelnya bersama para nelayan, Sabtu, 18 Januari 2025. 

"Tidak mungkin para menteri bertindak tanpa arahan Presiden. Jadi justru kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah berupaya menegakkan kedaulatan nasional dengan melawan kepentingan oligarki," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya