Berita

Direktur Citra Institut, Yusak Farhan/Ist

Politik

Menyoal Pagar Laut

Warisan Buruk Jokowi Bikin Negara Lemah Hadapi Oligarki

SENIN, 27 JANUARI 2025 | 16:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Fenomena pagar laut pesisir Tangerang merupakan warisan buruk pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Direktur Citra Institut, Yusak Farhan kepada RMOL, Senin, 27 Januari 2025. 

"Suka atau tidak, pagar laut memang menjadi warisan buruk era Jokowi," ucap Yusak.


Menurutnya, isu pagar laut Tangerang bentuk negara tidak berdaya menghadapi oligarki. 

"Negara tidak berdaya menghadapi oligarki yang ingin mengambil dan menguasai sebagian wilayah NKRI dengan cara culas dan curang bahkan merugikan hak-hak masyarakat lokal," jelasnya. 

Ia pun menyatakan kuatnya relasi politik dan bisnis yang ada terkait isu pagar laut tersebut. 

"Kasus pagar laut jelas ada korelasinya antara bisnis dan politik. Kepentingan oligarki itu motifnya memang ekonomi dan bisnis. Maka agar bisnisnya lancar, mereka masuk dan berkongsi dengan pemegang kekuasaan," tegasnya. 

Yusak pun berpandangan gaya komunikasi dan langkah tegas Presiden Prabowo dalam mengatasi isu pagar laut Tangerang terus dinantikan publik. 
 
"Meskipun belum memberikan statement langsung, namun anak buah Pak prabowo (para menteri terkait) sudah menunjukkan komitmennya untuk membongkar pagar laut dan mengusut kasus tersebut," ungkap dia. 

Penanganan pagar laut Tangerang sempat terjadi kisruh ketika TNI AL melakukan pembongkaran dengan mengerahkan personelnya bersama para nelayan, Sabtu, 18 Januari 2025. 

"Tidak mungkin para menteri bertindak tanpa arahan Presiden. Jadi justru kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah berupaya menegakkan kedaulatan nasional dengan melawan kepentingan oligarki," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya