Berita

Direktur Citra Institut, Yusak Farhan/Ist

Politik

Menyoal Pagar Laut

Warisan Buruk Jokowi Bikin Negara Lemah Hadapi Oligarki

SENIN, 27 JANUARI 2025 | 16:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Fenomena pagar laut pesisir Tangerang merupakan warisan buruk pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Direktur Citra Institut, Yusak Farhan kepada RMOL, Senin, 27 Januari 2025. 

"Suka atau tidak, pagar laut memang menjadi warisan buruk era Jokowi," ucap Yusak.


Menurutnya, isu pagar laut Tangerang bentuk negara tidak berdaya menghadapi oligarki. 

"Negara tidak berdaya menghadapi oligarki yang ingin mengambil dan menguasai sebagian wilayah NKRI dengan cara culas dan curang bahkan merugikan hak-hak masyarakat lokal," jelasnya. 

Ia pun menyatakan kuatnya relasi politik dan bisnis yang ada terkait isu pagar laut tersebut. 

"Kasus pagar laut jelas ada korelasinya antara bisnis dan politik. Kepentingan oligarki itu motifnya memang ekonomi dan bisnis. Maka agar bisnisnya lancar, mereka masuk dan berkongsi dengan pemegang kekuasaan," tegasnya. 

Yusak pun berpandangan gaya komunikasi dan langkah tegas Presiden Prabowo dalam mengatasi isu pagar laut Tangerang terus dinantikan publik. 
 
"Meskipun belum memberikan statement langsung, namun anak buah Pak prabowo (para menteri terkait) sudah menunjukkan komitmennya untuk membongkar pagar laut dan mengusut kasus tersebut," ungkap dia. 

Penanganan pagar laut Tangerang sempat terjadi kisruh ketika TNI AL melakukan pembongkaran dengan mengerahkan personelnya bersama para nelayan, Sabtu, 18 Januari 2025. 

"Tidak mungkin para menteri bertindak tanpa arahan Presiden. Jadi justru kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah berupaya menegakkan kedaulatan nasional dengan melawan kepentingan oligarki," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya