Ketua BMA, Rahmad Rinaldi. Foto: Dok. Pribadi.
Evaluasi terhadap 20 pejabat eselon II oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA, dinilai telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ketua Barisan Muda Aceh (BMA), Rahmat Rinaldi, meminta publik tidak memberikan pandangan negatif yang berlebihan terhadap langkah tersebut. Sebab opini tanpa dasar hanya akan menciptakan polemik yang tidak produktif.
"Jika ada pihak yang merasa berkepentingan, janganlah isu ini diframing secara berlebihan. Bapak Safrizal telah menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, termasuk melalui tim panitia seleksi yang dibentuk untuk uji kompetensi," ujar Rahmat Rinaldi, diwartakan
RMOLAceh, Minggu, 26 Januari 2025.
Rahmat menjelaskan, evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai ketentuan hukum. Proses ini juga telah melalui konsultasi dengan Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf alias Mualem, sebagai bagian dari transisi pemerintahan yang baik.
"Kita harus memahami bahwa evaluasi ini bukan keputusan sembarangan. Bapak Safrizal adalah pejabat tinggi di Kemendagri dan paham betul aturan yang harus diikuti. Apalagi beliau telah mendapatkan persetujuan dari Mualem," papar Rahmat.
Rahmat meminta masyarakat Aceh berpikir positif terhadap kebijakan yang diambil oleh Safrizal. Ia juga menekankan pentingnya husnuzan (berprasangka baik) terhadap pemimpin yang bertindak untuk kebaikan bersama. Apalagi Safrizal adalah putra daerah yang ingin membangun Aceh lebih baik.
"Kita harus mendukung, bukan malah menciptakan kegaduhan," kata Rahmat. "Jangan asal berkomentar tanpa mengetahui aturan dan hasil akhirnya. Ini justru akan menciptakan persepsi yang keliru di tengah masyarakat."
Rahmat berharap hasil evaluasi yang dilakukan Safrizal dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Aceh.
"Kita harus optimis bahwa langkah ini akan membawa Aceh menjadi lebih baik ke depannya," pungkasnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA telah mengevaluasi 20 pejabat eselon II melalui uji kompetensi yang berlangsung pada 23-24 Januari 2025. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan tim panitia seleksi profesional.
Safrizal menegaskan, evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kompetensi dan kinerja terbaik.
