Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memeriksa Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo untuk dimintai pertanggungjawaban atas dugaan penyelewengan dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) BI mencapai triliunan rupiah yang disalurkan ke Komisi XI DPR.
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Gubernur BI harus dimintai pertanggungjawaban atas aliran dana CSR.
"Gubernur BI harus dimintai pertanggungjawaban atas aliran dana CSR. Apakah peruntukannya memang untuk CSR?" kata Hari kepada RMOL Minggu, 26 Januari 2025.
Hari menilai, selama penggunaan dana CSR sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak akan menjadi masalah.
"Yang menjadi persoalan jika dana CSR menyimpang dan masuk ke kantong pribadi anggota Komisi XI, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan laporannya itu menjadi permasalahan dan persoalan," pungkas Hari.
KPK saat ini tengah mengusut dugaan penyimpangan dana CSR BI yang mencapai triliunan. Dana CSR BI itu diduga mengalir ke seluruh anggota DPR Komisi XI.
"Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa 21 Januari 2025.
Bahkan, Asep mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.
"Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah, ada juga yang tidak sesuai peruntukannya," ungkap Asep.
Sebelumnya pada Jumat 27 Desember 2024, tim penyidik memeriksa 2 orang saksi, yakni Heri Gunawan selaku anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, dan Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem.
Pada Senin, 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.
Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen.
Dalam perkara ini, KPK belum menetapkan tersangka karena menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum. KPK saat ini masih terus mencari pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
