Menteri Kehutanan yang juga sempat menjadi Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli juga bertanggung jawab terkait penerbitan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) di lokasi pagar laut yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.
"Wamen ATR (Raja Juli) saat itu kenapa tidak jadi sorotan?" Kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada RMOL, Sabtu 25 Januari 2025.
Selain mantan Presiden Joko Widodo, lanjut Hari, sosok pemangku kebijakan sekelas menteri, wakil menteri juga harus diperiksa.
"Tentunya Jokowi person yang paling bertanggung jawab, karena kelakuan rente oligarki," kata Hari.
Khawatirnya, lanjut Hari, ketidaktahuan hal seperti ini akan terulang kembali saat Raja Juli menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Di sisi lain, Raja Juli mengakui tidak tahu menahu soal SHGB di wilayah pagar laut di Tangerang.
"Oleh karena itu saya haqqul yaqin penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut di luar pengetahuan menteri, wamen dan para pejabat di kementerian," kata Raja Juli.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan fenomena ini seperti teori gunung es, terbukti terdapat ratusan kasus terkait pengelolaan ruang laut di Indonesia.
Kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi yang viral pada pekan lalu hanya sekelumit kecil saja.
Menteri Trenggono menjelaskan, pihaknya sudah menangani 196 kasus ruang laut, serupa dengan pemagaran laut seperti yang terjadi di perairan Tangerang, seperti di Batam, Sidoarjo, Surabaya, termasuk di Bekasi.
"Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media," kata Trenggono pada, Jumat, 24 Januari 2025.
