Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo/Net

Politik

Gaduh Pagar Laut, Pengamat: Kita Luput Mengawasi Jokowi

SABTU, 25 JANUARI 2025 | 15:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengakuan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait adanya ratusan kasus pagar laut seperti di Tangerang, Banten, menunjukkan bahwa pengawasan publik terhadap pemerintah lemah.  

Sebab, dengan adanya 169 kasus pagar laut di berbagai daerah tersebut semakin menunjukan bahwa praktik culas tersebut telah terjadi sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

Praktek culas itu kemudian muncul menjadi polemik dan diselesaikan dengan ketegasan di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan langsung memerintahkan TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang.

“Sepertinya ada efek pengawasan yang luput dari glorifikasi tingkat kepuasan yang mencapai 70 persen, atau 80 persen di era Pak Jokowi. Akibatnya, banyak hal dalam tata kelola pemerintahan tidak dilakukan semestinya," kata Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray Rangkuti kepada RMOL, Sabtu 25 Januari 2025.

"Contohnya, banyak kasus yang berhubungan dengan pemberian HGB, seperti yang terjadi di Laut Tangerang dan lainnya,"imbuhnya.

Menurut Ray, klaim atas tingginya tingkat kepuasan sebagaimana dikampanyekan lembaga survei terhadap Jokowi kala itu, justru membuat publik luput untuk mengawasi tata kelola pemerintahan.

“Begitu pemerintahan berganti berbagai macam pengelolaan pemerintahan yang tidak tepat itu satu per satu mulai bermunculan dan ini tentu saja sangat merepotkan,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia ini.

Tak hanya soal pagar laut, Ray juga menyoroti lambannya reformasi birokrasi khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan pertanahan di Indonesia saat era Jokowi.

Faktanya, diungkap Aktivis 98 ini, di lapangan selain tingkat korupsi yang makin meningkat, ternyata tata kelola pemerintahannya juga penuh dengan ketertutupan akibatnya banyak pungli, banyak surat-surat palsu dan sebagainya beredar di tengah masyarakat.

Atas dasar itu, Ray menyarankan Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan atas situasi yang terjadi di berbagai sektor.

“Prabowo harus merevisi dan mengubah semua hal ini. Jika tidak, jangan bermimpi, kita akan sampai ke indonesia emas 2030,” pungkasnya.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Pengurus Serikat Pekerja Kuatkan Gugatan Pensiunan Pegadaian

Kamis, 13 Februari 2025 | 01:34

Platform Telkom Genjot Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kamis, 13 Februari 2025 | 01:19

Tokoh Dayak: Pilbup Barito Utara Cukup Lancar

Kamis, 13 Februari 2025 | 00:53

Wujudkan Energi Bersih, Pertamina Sulap Gas Suar Kilang Menjadi Listrik

Kamis, 13 Februari 2025 | 00:31

Terdakwa Kasus Narkoba Berhasil Diringkus Usai Buron 10 Tahun

Kamis, 13 Februari 2025 | 00:13

Kerja Sama "Two Countries Twin Parks" Genjot Investasi Sektor Industri

Rabu, 12 Februari 2025 | 23:45

Erdogan Hadiahkan Mobil Listrik Togg T10X pada Prabowo

Rabu, 12 Februari 2025 | 23:35

Cukong Trump Tekor Rp3.300 Triliun, IHSG Berbalik Lompat 1,74 Persen

Rabu, 12 Februari 2025 | 23:31

Biaya Perjalanan Dinas Hingga Rapat Dipangkas Polri Demi Efisiensi

Rabu, 12 Februari 2025 | 23:17

Warga Pesisir Pulau Jawa Terancam Ditelan Laut

Rabu, 12 Februari 2025 | 22:55

Selengkapnya