Warga negara Inggris keturunan India sangat keberatan dengan penggunaan istilah “Asian geng” atau “geng Asia” dalam kasus perbudakan seks yang sedang disidangkan di Pengadilan Manchester.
Perdana Menteri Keir Starmer dinilai ceroboh karena menggunakan istilah itu, yang melahirkan tendensi buruk dan mencemari semua keturunan Asia di Inggris, terutama keturunan India.
Padahal, pelaku praktik perbudakan seks yang menghebohkan itu adalah delapan pria keturunan Pakistan. Mereka adalah Mohammed Zahid, Kashir Bashir, Mushtaq Ahmed, Roheez Khan, Mohammed Shahzad, Nisar Hussain, Naheem Akram, dan Arfhan Khan.
Kejahatan yang mereka lakukan itu terjadi antara 2001 sampai 2006, dengan korban dua gadis belia. Dua korban yang disamarkan dengan nama Girl A dan Girl B, menurut
BBC, telah melaporkan kasus ini pada tahun 2015 lalu.
Namun tidak ada respon memuaskan dari aparat penegak hukum.
Otak dari kejahatan ini adalah Mohammed Zahid yang kini berusia 64 tahun. Ketika peristiwa ini terjadi, dia berusia 40an tahun, dan diisentifikasi sebagai
Bossman.
Menurut warga keturunan India di Inggris, penggunaan istilah “geng Asia” ini adalah pengaburan yang disengaja dan tidak hanya memutarbalikkan fakta, tetapi juga mengalihkan perhatian dari pelaku sebenarnya. Pada akhirnya, menimbulkan ketidakpercayaan di antara masyarakat yang selama ini menjadi pilar tatanan sosial Inggris.
“Tindakan semacam itu tidak berdiri sendiri. Tindakan tersebut mencerminkan pola permusuhan dan sikap merendahkan yang lebih luas yang telah lama menentukan hubungan Inggris dengan India dan diasporanya. Selama berabad-abad, Inggris menjajah dan mengeksploitasi India, merampas sumber dayanya, dan merusak warisan peradabannya yang kaya,” tulis kolumnis Harleen Kaur dalam artikelnya di
Khalsa Vox.
Pemisahan sewenang-wenang yang dipaksakan kepada India oleh para pemimpin Inggris meninggalkan bekas luka permanen, memecah belah masyarakat, dan membuat kawasan itu tidak stabil. Sayangnya, pada abad ke-21, sisa-sisa kolonial ini masih ada, yang terwujud dalam tindakan tidak hormat dan pencemaran nama baik yang halus—dan terkadang terang-terangan.
Permusuhan ini, sambung Harleen Kaur , semakin dalam karena India telah muncul sebagai pusat kekuatan ekonomi global. Pada tahun 2022, India menyalip Inggris untuk menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia, dengan PDB sebesar3,53 triliun dolar AS.
Kebangkitan ekonomi India yang dibangun atas inovasi, teknologi, dan tenaga kerja muda yang ambisius telah menjadi momen kebanggaan nasional bagi India, tetapi kenyataan yang merendahkan bagi Inggris. Alih-alih mengakui pencapaian India, sejumlah media dan wacana politik Inggris justru meremehkan negara tersebut dengan mengungkit isu-isu seperti pendapatan per kapita, mengabaikan ketimpangan struktural yang diwarisi dari eksploitasi kolonial.
Di arena geopolitik, pendekatan Inggris terhadap India juga sama-sama meremehkan. Kebijakan luar negeri India yang independen, khususnya sikap netralnya terhadap perang Rusia-Ukraina, telah menuai kritik tajam dari para politisi Inggris.
Menteri Perdagangan Anne-Marie Trevelyan dan mantan Wakil Perdana Menteri Dominic Raab secara terbuka mengecam India, dengan mencoba menekan negara tersebut agar selaras dengan kebijakan Barat. Taktik semacam itu hanya mengungkap pola pikir kekaisaran yang masih ada untuk mencoba mendiktekan persyaratan kepada negara berdaulat yang sedang memetakan jalannya sendiri.
Penghinaan ini semakin terbukti dalam dukungan diam-diam Inggris terhadap gerakan separatis. Meskipun ada reaksi keras dari diaspora India dalam Pemilu Umum 2019, anggota parlemen Partai Buruh terus menjilat kelompok-kelompok seperti All-Party Parliamentary Group for British Sikhs, yang mempromosikan ekstremisme Khalistani.
Menteri Keamanan Inggris bahkan menulis surat kepada Federasi Sikh, sebuah kelompok pro-Khalistani, untuk menyatakan solidaritas dengan Kanada setelah pertikaian diplomatik atas kematian Hardeep Singh Nijjar. Tindakan semacam itu mengirimkan sinyal berbahaya, yang melemahkan kedaulatan India sekaligus menguatkan elemen-elemen pinggiran.
Terlepas dari semua sikap politik tersebut, kenyataannya sangat jelas: Inggris membutuhkan India jauh lebih dari India membutuhkan Inggris.
Pasca-Brexit, Inggris berusaha keras untuk mengamankan perjanjian perdagangan dengan pasar-pasar besar seperti India, yang menawarkan potensi yang tak tertandingi sebagai salah satu negara ekonomi berkembang terbesar di dunia. Dengan populasi yang menua sebanyak 67 juta jiwa, Inggris menghadapi peningkatan biaya perawatan kesehatan dan pensiun, sementara India, dengan populasi yang muda dan bersemangat, siap mendominasi abad ke-21.
Politisi Inggris harus menyadari bahwa sikap imperialis tidak memiliki tempat di dunia saat ini. Alih-alih menjadikan komunitas Inggris-India sebagai kambing hitam atau memainkan permainan yang memecah belah, mereka harus mengatasi masalah dalam negeri mereka dengan jujur ??dan membina kemitraan sejati berdasarkan rasa saling menghormati dengan India. Seperempat abad telah berlalu, dan sudah saatnya bagi Inggris untuk menyadari: masa depan adalah milik negara-negara yang merangkul kolaborasi dan kesetaraan, bukan mereka yang terjebak di masa lalu.
“India bukan sekadar bekas koloni; ia adalah pemain global yang pengaruhnya terus tumbuh. Jika Inggris ingin tetap relevan dalam tatanan dunia yang terus berkembang, ia harus melepaskan biasnya yang sudah ketinggalan zaman dan fokus membangun jembatan daripada menghancurkannya,” demikian Harleen Kaur.
