Berita

Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio/RMOL

Politik

100 Hari Kerja, Masyarakat Menanti Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet

SABTU, 25 JANUARI 2025 | 09:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menjelang 100 hari kerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ada beberapa evaluasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau Hensat mengatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan yakni berkaitan dengan etika politik, hingga kebijakan pemerintah. 

Hensat menyoroti etika politik yang terjadi selama Prabowo menjabat sebagai presiden. Tidak sedikit pernyataan para pejabat publik banyak yang bisa dievaluasi.


“Mulai dari anggaran Rp20 triliun untuk membangun Universitas HAM, insiden penjual es teh, patwal RI 36, hingga demo di Kementerian Dikti yang sudah didamaikan oleh Seskab Mayor Teddy,” kata Hensat kepada wartawan, Sabtu 25 Januari 2025. 

Selain itu, Hensat juga menyoroti diangkatnya pendengung alias buzzer oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid di kementerian tersebut

“Menteri Komdigi mengatakan tidak tahu latar belakangnya? status yang diangkat. Itu sangat berbahaya tentunya,” kata Dosen Universitas Paramadina ini. 

Menurut Hensat, jika latar belakang pejabat yang dimasukkan ke kementerian justru sangat berbahaya sekali. 

“Kalau Menteri Komunikasi tidak tahu latar belakangnya, terutama kalau itu teroris itu bahaya sekali,” tegasnya.

Atas dasar itu, Hensat menilai wajar jika banyak masyarakat yang masih menunggu reshuffle kabinet di 100 hari Prabowo-Gibran. Mengingat, banyak  hal yang kontroversial di antara pejabat kabinet serta penghematan APBN.

"Tentang reshuffle, kalau kita ingat tanggal 21 Oktober lalu mereka dilantik menjadi menteri, jam 10 kalau saya tidak salah, itu jam 12 sudah banyak yang bertanya kapan reshuffle akan dilakukan. Nah ini sudah hampir 100 hari, nanti apakah Pak Prabowo akan lakukan reshuffle sebelum lebaran atau setelah lebaran, ya nanti kita tunggu," pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya