Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong/RMOL
Pelantikan seluruh kepala daerah, baik gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota, akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Hal ini direspons positif oleh Partai Gerindra.
Politikus Partai Gerindra, Bahtera Banong mengatakan, mekanisme dan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, telah disepakati Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 3 lembaga penyelenggara pemilu dan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
"Kami dari Gerindra memilih opsi yang pertama yakni tanggal 6 (Februari 2025) untuk pelantikan serentak Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Presiden di Ibukota Negara," ujar Bahtra kepada RMOL, Jumat, 24 Januari 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu menuturkan, kesepakatan pihaknya dengan Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), telah mengacu pada aturan yang telah berlaku.
Misalnya, sebagaimana termuat dalam Pasal 164B UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (UU Pilkada).
Isi dari aturan itu menegaskan soal kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak untuk melantik gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota secara serentak.
Menurutnya, pelantikan kepala daerah terpilih 2024 yang dipimpin langsung Presiden Prabowo sebagaimana yang telah disepakati DPR, 3 lembaga penyelenggara pemilu, dan Mendagri, bukan hanya memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga merupakan harapan para kontestan yang menang.
"Sebagian besar harapan dari aspirasi yang kami terima, Bupati juga berharap dilantik oleh Presiden, jadi mereka ingin juga sekali-kali juga dilantik di Istana, karena selama ini para Bupati hanya dilantik oleh Gubernur dan bahkan kadang-kadang juga dilantik Pj Gubernur," paparnya.
Di samping itu, Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara itu merasa bersyukur dan bangga bisa menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi dari para kepala daerah terpilih, yang menyampaikan disampaikan bupati-wakil bupati serta walikota-wakil walikota yang ingin dilantik oleh Presiden Prabowo.
Namun, Bahtra menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra memperjuangkan aspirasi pelantikan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota dipimpin presiden karena memiliki beberapa argumentasi.
"Pertama, paling rasional baik dari segi pertimbangan hukum, politik maupun efektivitas pemerintahan daerah. Kedua, efisiensi anggaran, dan yang ketiga sinergitas pemerintahan pusat dan daerah," demikian Bahtra.
