Untuk mempercepat swasembada pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggencarkan program-program utamanya. Salah satunya adalah program pendampingan Brigade Pangan (BP) di 12 provinsi seluruh Indonesia.
Program BP ini dibentuk sebagai terobosan untuk mempercepat transformasi di sektor pertanian guna mencapai swasembada pangan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Program BP tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi model pemberdayaan petani yang berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan perubahan nyata dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
“Brigade Pangan adalah pasukan terdepan yang melibatkan petani dengan dikawal oleh penyuluh pertanian, Babinsa, dan pegawai ASN Kementan, serta generasi muda untuk berkolaborasi dalam mengoptimalkan sektor pertanian kita. BP menjadi garda terdepan dalam rangka menggerakkan para petani untuk lebih produktif terutama bagi petani milenial," ujar Mentan Amran, belum lama ini.
Saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis 23 Januari 2025, Kepala Badan (Kabadan) Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengungkapkan bahwa ini merupakan provinsi optimasi lahan (oplah) terakhir yang dikunjungi.
Santi pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan swasembada pangan nasional. Sesuai arahan Presiden dan Mentan Amran, yaitu harus bisa mewujudkan Indonesia menuju lumbung pangan dunia atau ekspor.
“Kita harus berswasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan menuju lumbung pangan dunia atau ekspor. Dalam berswasembada pangan sudah dapat dipenuhi melalui pertanaman reguler,” ucap Santi, dalam keterangannya, Jumat, 24 Januari 2025.
Santi menambahkan, oplah dan BP adalah pahlawan-pahlawan menuju ekspor atau swasembada pangan. Semua pihak harus saling berkoordinasi, baik dengan mentor, pendamping, penyuluh maupun Babinsa. Selain itu penyuluh dan Babinsa akan dilibatkan menjadi pendamping dan nantinya SK akan diproses di Pusat.
Para pendamping yang akan mendampingi selama 2-3 bulan ini adalah ASN baru di Kementan. Supaya mereka mendapat pengalaman praktis, karena seluruh orang yang bekerja di Kementan harus tahu program-program utama Kementan, salah satunya adalah BP.
Santi sangat berharap BP sudah bisa segera bekerja di lapangan, biarpun tidak semua areal pertanaman dapat dikelola. MoU agar segera diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selain itu jadwal tanam dan analisis usaha taninya juga segera diselesaikan. Hal ini supaya dipastikan bahwa keuntungan yang diperoleh minimal Rp10 juta per bulannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang yang diwakili oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Ana Mariyani menyampaikan, Kabupaten Bengkayang mendapatkan target oplah sebesar 500 hektar (Ha) dengan target 3 BP.
Khusus di Kabupaten Bengkayang terbentuk 4 BP. Di antaranya adalah BP Pesisir Raya dengan luas lahan sejumlah 115 Ha dengan lima poktan, di dua kecamatan yaitu Sungai Raya Kepulauan dan Sungai Raya. Lalu BP Perintis Muda dengan luas 115 Ha dengan 4 poktan, BP Lembah Salmon 125 Ha dengan 6 poktan, dan terakhir BP Sangkaro 145 Ha dengan 6 poktan.
Dijelaskan Ana, BP di Kab Bengkayang agak sedikit berbeda karena lokasinya sangat berjauhan, sehingga untuk pengajuan alsintan sangat susah dan belum berani mengambil
combine harvester karena kultur tanahnya tidak memungkinkan. Bantuan pompa ada tiga buah untuk 3 BP dan sudah dioperasikan.
Ana menambahkan, bahwa progres BP dan SK pembentukan sudah dibuat dan sudah diinput ke dalam SIMLUHTAN, untuk penanaman oplah sudah 100 persen diproses. Sedangkan pengajuan saprodi dan alsintan sudah dilaksanakan. Selain itu, usulan penyuluh pertanian pendamping sudah disampaikan, namun MoU peserta petani sampai saat ini belum dilaksanakan dan masih menunggu arahan lebih lanjut.
“Karena untuk meningkatkan IP menjadi tiga masih susah dengan berbagai faktor karena adat istiadat di sini setelah tanam tidak tanam lagi untuk pembagian waktu tanam ketiga harus didiskusikan lagi,” ungkap Ana.
Sedangkan kendala yang dihadapi di antaranya adalah pemahaman tentang BP, sehingga perlu adanya bimtek khusus tentang BP dan penyuluh pertanian pendamping harus segera ditindaklanjuti.
Selanjutnya, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Florentinus Anum mengatakan, Kalbar telah menjadi salah satu provinsi yang menjadi sentra serta harapan Mentan Amran dan Presiden Prabowo untuk menuju swasembada pangan nasional, khususnya padi. Ini merupakan tuntutan dan harus benar-benar tercapai, kalau tidak tercapai akan menjadi masalah terkait dengan pangan.
Terkait tentang keterbatasan pangan sudah menjadi masalah global, Kalbar sudah mulai bersiap-siap untuk memenuhi kebutuhan pangan dan harus mandiri menghasilkan pangan. Kalbar memiliki potensi luas lahan sawah
existing cukup luas dan kering termasuk di Kabupaten Bengkayang. Potensi luas lahan sawah bisa mencapai 320.000 Ha yang selalu ditanam untuk memenuhi kebutuhan hidup oleh petani setiap tahunnya.
Sebagai gambaran umum untuk tahun ini, sekali menanam, total luas tanamnya mencapai 420.000 Ha sehingga melewati target dari luas lahan yang telah ditetapkan. Ini belum ditambahkan dengan PAT melalui oplah. Sehingga ini membuktikan bahwa Kalbar memiliki potensi yang sangat besar membantu menuju swasembada pangan nasional, ungkap Florentinus.
"BP dibentuk untuk percepatan pencapaian target luas tanam, kalau semua ini dikawal secara bersama-sama, maka otomatis kita akan surplus dengan jumlah yang sangat luar biasa. Karena di Provinsi Kalbar sendiri, kebutuhan akan beras dalam setahun sangatlah tinggi. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) satu orang makan beras sebanyak sekitar 97,6 kg," bebernya.
“BP di Kabupaten Bengkayang hadir untuk membantu petani dengan sistem 70 persen dan 30 persen, semua dalam upaya meningkatkan produksi sehingga petani akan sejahtera," tutupnya.
