Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025/RMOL
Banyak celah markup, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) merekrut 7 orang mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pejabat di BP Haji.
Hal itu diungkapkan langsung Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak usai mendampingi Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf menemui pimpinan KPK bersama-sama dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, Kamis, 23 Januari 2025.
Dahnil mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penyelenggaraan Haji 2025 harus diperbaiki dari tahun sebelumnya.
"Perbaikinya caranya bagaimana, penyelenggaraan haji itu harus bersih, bebas dari praktik korupsi dari seperti kasus-kasus sebelumnya. Itulah sebabnya Presiden itu minta ada keterlibatan langsung dari penegak hukum," kata Dahnil kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Januari 2025.
Mantan Jubir Menteri Pertahanan itu menerangkan, sejak awal dibentuk Presiden Prabowo, BP Haji menyambut perintah tersebut. Bahkan, BP Haji merekrut 7 orang mantan penyidik KPK.
"Ada tujuh mantan penyidik KPK, yang tadinya di KPK sekarang kemudian mereka di Kepolisian, kemudian sekarang pindah menjadi Eselon II rata-rata, menjadi direktur segala macam itu di BP Haji. Dengan harapan tentu penyelenggaraan haji ke depan itu punya integritas, bersih. Karena ada 7 teman-teman ini ditambah lagi dengan beberapa teman-teman yang lain," terang Dahnil.
Dalam pertemuan dengan pimpinan KPK, kata Dahnil, BP Haji mendapatkan banyak masukan terkait potensi korupsi dan manipulasi yang terjadi mulai dari persiapan haji di dalam negeri, maupun pelaksanaan haji di luar negeri.
"Termasuk pengadaan. Misalnya catering, kemudian akomodasi dan macam-macam. Seperti perintah presiden sudah kirim beberapa petugas kita ke sana," tutur Dahnil.
Bukan hanya fokus pada penyelenggaraan haji kata Dahnil, Presiden Prabowo juga meminta agar BP Haji mengembangkan potensi ekonomi, dan potensi dampak terhadap nasionalisme.
"Artinya orang-orang yang pulang haji itu kita harapkan punya semangat nasionalisme dan sebagainya. Termasuk tadi transparansi, anti korupsi, itu dua hal yang paling penting," jelas dia.
Dahnil mengungkapkan, banyak celah korupsi berupa markup dan manipulasi dalam penyelenggaraan ibadah Haji selama ini.
"Kami banyak temuan-temuan, misalnya hasil monitoring di Madinah yang dilakukan teman-teman 7 orang yang berasal dari mantan penyidik KPK. Nah, temuan-temuan itu nanti akan didiskusikan mendalam dengan pimpinan KPK supaya bisa ditindaklanjuti. Memang banyak celah-celah potensi markup, banyak celah-celah potensi manipulasi dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah celah-celah itu ke depan harus diperbaiki," pungkas Dahnil.
