Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila (Tangkapan layar/RMOL)
Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menyuarakan kekhawatiran terkait rencana pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan cadangan untuk ketahanan pangan, energi dan air.
Aspirasi tersebut berasal dari konstituen di Dapil Sumatera Barat (Sumbar) II, yang disampaikannya dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 23 Januari 2025.
Cindy menyoroti beberapa isu penting terkait program besar ini, terutama terkait dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan pencapaian target pengurangan emisi karbon Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 31,89 persen pada 2030 melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dan program pembukaan 20 juta hektar lahan hutan bisa menjadi hambatan bagi pencapaian target tersebut, terutama dalam pengelolaan lahan gambut dan hutan lindung yang rentan terhadap kerusakan ekosistem.
"Bagaimana kementerian kehutanan memastikan bahwa pembukaan 20 juta hektar hutan ini tidak menghambat pencapaian target khususnya dalam pengelolaan lahan gambut dan hutan lindung yang memang rentan terhadap kerusakan ekosistem," ujar Cindy dalam rapat.
Selain itu, ia juga menekankan meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat rencana tersebut.
Cindy meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk memiliki strategi konkret yang dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati.
"apa strategi konkret dari kementerian kehutanan untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi ini dengan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati?" tegas politikus muda Partai Nasdem ini.
Tak hanya itu, Cindy ini juga mengungkapkan kekhawatiran soal konflik tenurial di daerah pemilihannya, Dapil Sumbar II.
Ia mencatat bahwa konflik sengketa lahan antara masyarakat adat dan korporasi HGU (Hak Guna Usaha) meningkat pesat dalam setahun terakhir, dengan lebih dari 18 kasus yang melibatkan sekitar 7.000 kepala keluarga.
“Kita juga ada beberapa contoh kasus Pak, salah satunya adalah masyarakat adat Kapa dengan PT PHP ada juga PTPN VI dengan masyarakat yang ada di Pasaman Barat dan masih banyak lagi,” ungkap Cindy.
Atas dasar itu, ia pun meminta evaluasi mendalam terkait perpanjangan HGU dan mengusulkan agar kriteria sosial dan lingkungan diperhatikan dalam proses tersebut.
"Karena setiap saya balik setiap saya reses ini selalu menjadi keluhan masyarakat. Ya seperti biasa mereka tidak merasa ada manfaat yang langsung dan merasa bahwa adanya perusahaan di sana banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat," sesalnya.
Lebih jauh, Cindy lantas mengingatkan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN, mengingat tumpang tindih kewenangan dalam sengketa tanah.
Ia pun merekomendasikan peningkatan transparansi dalam pemberian HGU dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi terkait lahan.
"Kami merekomendasikan agar kementerian kehutanan untuk meningkatkan koordinasinya antar lembaga dan tentunya transparansi dalam proses pemberian hgu serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi lahan khususnya tadi yang ada di Sumatera Barat," tutup Cindy.
