Berita

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Feasibility Studies Kemenhut Ditagih DPR Sebelum Garap Lahan Hutan

KAMIS, 23 JANUARI 2025 | 23:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IV DPR meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang menyeluruh serta feasibility studies sebelum memulai program pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan cadangan untuk ketahanan pangan, energi dan air. 

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan, dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025. 

"Fraksi Nasdem mendukung Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan produksi hasil hutan dan hilirisasi industri di tahun 2025. Tentu ini merupakan langkah yang strategis yang patut diapresiasi," ujar Cindy.


Namun, Legislator Dapil Sumatera Barat II ini menekankan pentingnya memastikan bahwa program tersebut tidak merusak keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Namun beberapa isu penting membutuhkan perhatian khusus, agar tujuan pembangunan ini dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan,” tegasnya. 

Meskipun program pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan cadangan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia, namun Fraksi Nasdem mengingatkan pentingnya pendekatan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Terutama dampak rusaknya ekosistem dan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.

“Nah Pak Menteri, mengenai rencana pembukaan 20 juta hektar lahan untuk cadangan pangan, energi, dan air, fraksi Nasdem rekomendasikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang menyeluruh sebelum pelaksanaan program ini akan dilaksanakan,” harap dia. 

Selain itu, masih kata Cindy, pemerintah juga perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

“Tentunya juga kajian-kajian mengenai feasibility studies untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip sustainability,” pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya