PDIP: Pantaskah NU dan Muhammadiyah Diberikan Prioritas Izin Minerba?

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDIP Siti Aisyah mempertanyakan kepantasan organisasi massa keagamaan mengelola konsesi tambang ketika rapat bersama membahas revisi UU Mineral dan Batubara, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 22 Januari 2025.

Ia menanyakan kepada seluruh organisasi massa keagamaan dalam hal ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

"Pertanyaan saya, menurut hari nurani Pak NU, Pak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pantaskah, adilkah, jika NU dan Muhammadiyah atau ormas keagamaan diberikan prioritas izin minerba?" tanya Siti Aisyah.

Ia pun meminta PBNU dan PP Muhammadiyah menjawab tentang hukum di dalam agama bagi orang-orang yang merusak bumi.

"Hari nurani bapak aja, terus pertanyaan kedua penambangan ini merusak bumi atau tidak? Hukumnya dalam agama bagaimana Itu saja," ucapnya.

Siti Aisyah mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menitip pesan bahwa revisi UU Minerba ini harus bisa bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

"Doakan saya yang baik ya pak, karena titip Bu Megawati itu hatinya baik Pak," tutupnya.