Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Ist
Mayoritas pemerintahan daerah masuk kategori merah atau rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Bahkan, paling parah berada di level pemerintahan provinsi.
Hal itu merupakan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang akan resmi diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 22 Januari 2025.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, hari ini KPK akan meluncurkan hasil SPI 2024.
KPK akan membeberkan hasil SPI di setiap kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota dengan kategori beberapa kategori, mulai dari hijau, kuning, dan merah.
"Kira-kira yang merah nih daerah yang bahaya yang kita bilang praktik korupsinya masih dalam, ini kan SPI mengukur kedalaman di bidang jual beli jabatan, pengadaan barang/jasa, intervensi, gratifikasi," kata Pahala seperti dikutip
RMOL, Rabu pagi, 22 Januari 2025.
Dari rata-rata keseluruhan, kata Pahala, di tingkat provinsi, 82 persen dari 34 provinsi saat 2024 itu masih kategori merah.
"Hanya 3 persen yang sudah masuk kategori hijau. Kalau 3 persennya dari 34 itu sekitar 9 provinsi," ungkap Pahala.
Sedangkan di tingkat kabupaten/kota kata Pahala, sebanyak 67 persen dari 500-an kabupeten/kota di Indonesia juga masuk kategori merah.
"Jadi terbalik dengan kementerian, hanya 3 persen yang masih merah, 3 persen kementerian ada sekitar waktu itu 30-an," pungkas Pahala.
Peluncuran SPI 2024 akan diselenggarakan di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Acara akan digelar mulai pukul 13.00 WIB.
Hadir sebagai narasumber yang akan memberikan
keynote speech adalah Ketua KPK Setyo Budianto.
Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy, serta Kepala KSP Letjen TNI (Purn) AM Putranto juga direncanakan akan memberikan
keynote speech. SPI adalah survei yang dirancang untuk memotret tingkat integritas suatu organisasi, tidak hanya dari perspektif pengguna layanan atau mitra kerja, tetapi juga dari sudut pandang pegawai dan pakar.
SPI memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas upaya pencegahan korupsi hingga tingkat unit kerja. Pasalnya tanpa memperbaiki integritas, sebaik apa pun sistem yang diimplementasikan, celah korupsi tetap terbuka lebar.
Di tahun 2024, KPK turut menggandeng 41 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terlibat dalam pelaksanaan serta analisis hasil SPI, serta melibatkan 641 instansi terdiri atas 94 kementerian/lembaga, 545 pemerintah daerah, dan 2 BUMN.
