Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengintensifkan program-program andalannya untuk mencapai target swasembada pangan nasional pada 2027. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada pangan dapat diraih kurang dari 4 tahun.
Dalam hal ini, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya kolaborasi multisektoral untuk meningkatkan produksi padi. Melalui kerja sama berbagai pihak, Indonesia dapat mengantisipasi potensi krisis pangan dan mencapai swasembada pangan.
"Kita harus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, karena ini merupakan kunci ketahanan pangan nasional," ujar Mentan Amran belum lama ini.
Ada 4 program prioritas Presiden Prabowo. Yaitu swasembada pangan, pangan bergizi, biofuel, dan hilirisasi. Sesuai arahan Presiden, seluruh jajaran kementerian fokus pada swasembada pangan, dan memberi dukungan untuk program pangan bergizi.
Mendukung Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan, SDM pertanian memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan pertanian. SDM juga menjadi faktor utama dalam peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Purwanta, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Transformasi Kelembagaan Petani, Ketenagaan, dan Kelembagaan Penyuluhan mendukung Swasembada Pangan di Jakarta, Selasa 21 Januari 2025 menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan terbitnya Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) Pendayagunaan Penyuluhan Pertanian mendukung percepatan swasembada pangan.
Selain itu juga membahas isu krusial pengalihan penyuluhan pertanian daerah ke pusat, sehingga menyebabkan Inpres ini menjadi luar biasa.
”Perlu penyamaan standar kompetensi, dengan adanya Inpres ini diharapkan swasembada pangan dapat terwujud,” ucap Purwanta.
Ditambahkan Purwanta, saat ini sedang dipersiapkan 3 Inpres pertanian, yaitu pupuk bersubsidi, irigasi, dan pendayagunaan penyuluh pertanian sehingga penyuluh hanya akan berada dalam satu komando. Harapannya dengan adanya Inpres penyuluhan ditarik ke pusat, maka para penyuluh pertanian fokus dengan program-program utama Kementan.
Selain itu salah satu isi Inpres adalah tidak mengalihfungsikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan sebagai pusat pembangunan pertanian di kecamatan.
Adapun FGD ini menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Sitti Bulkis (Universitas Hasanuddin), Subejo (Gurubesar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada), dan Siti Amanah (IPB).
Dalam paparannya Sitti Bulkis mengungkapkan bahwa kelembagaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun sektor pertanian. Kelembagaan-kelembagaan yang ada saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki.
Dari hasil penelitian, permasalahan kelembagaan petani di antaranya fungsi kelembagaan belum optimal, minimnya pengetahuan manajemen dan pemasaran.
Selain itu, lanjut Sitti, keterbatasan partisipasi petani dalam kegiatan pertanian dan kelembagaan sering dibentuk hanya untuk memanfaatkan bantuan pemerintah, dan poktan akan dijadikan unit usaha dalam pupuk bersubsidi.
"Tantangan sebenarnya dalam konteks kelembagaan petani adalah fungsi kelembagaan belum optimal. Sehingga dukungan pemerintah dan stakeholder lainnya sangat diperlukan," ucapnya.
Sementara narasumber lainnya, Subejo mengusulkan kelembagaan penyuluhan dan tata kerja kelembagaan penyuluhan pertanian ditarik ke pusat.
"Impian Kementan saat ini adalah bisa meraih swasembada pangan. Sehingga harus ada
background dan argumentasi serta latar belakang yang kuat ketika penyuluhan ditarik ke pusat sehingga menciptakan pertanian yang produktif, efisien dan ramah lingkungan," jelasnya.
Sedangkan untuk jangka pendeknya adalah meningkatkan produktivitas namun tidak mengorbankan harga. Dengan produksi meningkat sehingga menjadi komersial yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.
Narasumber terakhir, Siti Amanah menyatakan, saat ini kurang lebih 27 juta jiwa penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan dan 60 persen berada di pedesaan. Hal ini menjadi tantangan dalam penyuluhan pertanian, tidak hanya ada di SDM saja yaitu penyuluhnya akan tetapi juga di sosial budaya, aspek ekonomi, politik, kebijakan, dan kelembagaan.
Penyuluhan pertanian yang tersistem dengan tata kelola yang baik sangat diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh pertanian, selain itu ICT mempunyai peranan penting dalam menghadapi tantangan ke depannya.
FGD tersebut pun menghasilkan lima rumusan. Pertama, akan melakukan kajian yang meliputi transformasi kelembagaan petani, ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan dalam meningkatkan swasembada pangan dan akan melibatkan Polbangtan dan Perguruan Tinggi Negeri.
Kedua, akan dilakukan rakor lanjutan dalam rangka transformasi kelembagaan petani, khususnya dalam hal penyiapan gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi.
Ketiga, pengembangan pangkalan data penyuluhan dan sistem informasi yang terintegrasi. Keempat, peningkatan kompetensi penyuluh pertanian, karena penyuluh merupakan garda terdepan dalam menuju swasembada pangan.
Dan terakhir yang kelima adalah penyiapan SOTK dan tata hubungan kerja penyuluhan sebagai tindak lanjut pendayagunaan penyuluhan pertanian.
