Berita

Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta, Hasan Assegaf/Ist

Politik

DKJ:

Program Prabowo-Gibran Terbukti Pro Rakyat Kecil

SELASA, 21 JANUARI 2025 | 12:52 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Keberhasilan Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengimplementasikan program-program pro rakyat kecil memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka.

Demikian pendapat Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta, Hasan Assegaf melalui keterangan tertulisnya, Selasa 21 Januari 2025.

Menurut Hasan, keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil sudah tergambar pada pemikiran besar yang dirumuskan dalam Asta Cita. Huruf ke enam secara eksplisit menyebut kata desa.

"Membangun dari desa dan dari bawah," kata Hasan. 

Artinya, menurut Hasan, Presiden Prabowo sudah mempunyai perhatian khusus terhadap masyarakat di lapisan paling Bawah.

"Sehingga Presiden meletakkan arah kebijakan pembangunan dimulai dari desa dan dari bawah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia," kata Hasan.

Selanjutnya dari pemikiran strategis itu diturunkan dengan kebijakan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Macet kepada pelaku Usaha Kecil, Mikro, Petani dan Nelayan. 

Hal ini merupakan kabar baik bagi masyarakat kalangan bawah yang kurang mendapat perhatian serius, khususnya yang berada di Indonesia Timur, seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi, NTT, dan NTB.

Adapun program prioritas Presiden Prabowo lain yang disambut antusias warga adalah Program Makan Bergizi Gratis.

Tingginya kepercayaan dan kepuasan rakyat kepada Presiden Prabowo ini merupakan legitimasi kuat yang harus dipertahankan dan ditingkatkan oleh Kabinet Merah Putih," pungkas Hasan. 

Hasil survei terbaru Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas pada Senin 20 Januari 2025 mengungkap tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4-10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.


Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

Soal Olok-olok Partai Gelora, MKD Sudah Periksa Pelapor Mardani

Jumat, 14 Maret 2025 | 05:38

Ronaldo Mundur dari Pencalonan Presiden CBF, Ini Alasannya

Jumat, 14 Maret 2025 | 05:20

12.104 Personel dan 167 Pos Disiapkan Polda Sumut untuk Pengamanan Idulfitri

Jumat, 14 Maret 2025 | 04:59

Soal Penggeledahan Kantor bank bjb, Dedi Mulyadi: Ini Hikmah untuk Berbenah

Jumat, 14 Maret 2025 | 04:46

Redam Keresahan Masyarakat Soal MinyaKita, Polres Tegal Lakukan Sidak

Jumat, 14 Maret 2025 | 04:35

Polemik Pendaftaran Cabup Pengganti, Ini yang Dilakukan KPU Pesawaran

Jumat, 14 Maret 2025 | 04:17

PHK Jelang Lebaran Modus Perusahaan Curang Hindari THR

Jumat, 14 Maret 2025 | 03:59

Dapat Tawaran Main di Luar Negeri, Shafira Ika Pilih Fokus Bela Garuda

Jumat, 14 Maret 2025 | 03:39

Mendagri Soroti Jalan Rusak dan Begal saat Rakor Kesiapan Lebaran di Lampung

Jumat, 14 Maret 2025 | 03:26

Siapkan Bantuan Hukum, Golkar Jabar Masih Sulit Komunikasi dengan Ridwan Kamil

Jumat, 14 Maret 2025 | 02:33

Selengkapnya