Ketua DPR RI, Puan Maharani/RMOL
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan bakal menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan Presidential Threshold (PT) 20 persen.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, pihaknya telah meminta Komisi terkait dalam hal ini Komisi II untuk membahas lebih lanjut putusan MK tersebut.
“Mekanismenya masuk nanti di Rapim (Rapat Pimpinan), kemudian Bamus (Badan Musyawarah), dan itu ada di Komisi II. Jadi, prosesnya nanti akan masuk di Komisi II,” ungkap Puan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Puan menambahkan, mengenai kapan waktu pasti pembahasan tersebut akan dilakukan, sepenuhnya diserahkan kepada Komisi terkait.
“Mungkin (pekan ini), itu internal Komisi II,” imbuh Legislator PDIP ini.
Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (
Presidential Threshold) sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya sebagai syarat partai politik mengusung capres-cawapres dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
Putusan tersebut dibacakan Ketua MK RI, Suhartoyo dalam Sidang Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang diajukan empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, di Ruang Sidang Utama Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Januari 2024.
"Menyatakan norma Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Suhartoyo didampingi 8 Hakim Konstitusi.
Ada sejumlah alasan prinsipal dalam demokrasi yang mendasari MK mengabulkan gugatan pemohon, terutama dianggap bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat.
Selain itu,
Presidential Threshold juga dinilai melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, dan secara nyata bertentang dengan UUD 1945.
Wakil Ketua MK, Saldi Isra menambahkan penjelasan dengan menyebut Pasal UUD 1945 yang mendasari pembatalan pasal
Presidential Threshold.
"Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan capres-cawapres berapapun besaran atau angka persentasenya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945," tambah Saldi.
