Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Jelang 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Ekonomi Masih Ketar-ketir

SELASA, 21 JANUARI 2025 | 02:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan menginjak masa 100 hari kerja masih dihadapkan soal kinerja pembantunya.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie melihat kinerja tim ekonomi Prabowo-Gibran sejauh ini tak ada yang istimewa.

“Kinerja Menteri Keuangan yang miskin ide dan gagasan terkait pengembangan ekonomi Indonesia, sampai kini cara berpikirnya hanya mentok bagaimana cara pajaki rakyat dan ngutang ke IMF atau World Bank. Tak ada ide kreatif,” kata Jerry dalam keterangannya, Senin, 20 Januari 2025.


“Sedangkan (pertumbuhan ekonomi) kita mentok di 5,1 persen, bahkan sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita tahun ini akan mentok di kisaran 5 persen,” tambahnya.

Pengamat kebijakan publik lulusan universitas di Amerika Serikat (AS) itu menyatakan nilai tukar rupiah atas Dolar AS yang terus merosot membawa kekhawatiran ekonomi nasional beberapa bulan ke depan.
 
“Nilai tukar rupiah terus terpuruk bahkan masuk kategori terburuk nomor 5 di dunia, ini berbahaya buat ke depan,” jelasnya. 

Di sisi lain, pemasukan negara yang masih mengandalkan pajak dinilainya tidak cukup untuk menggenjot APBN. Alih-alih menaikan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, dampaknya justru daya beli rakyat makin menurun.

Lanjut Jerry hal itu akibat dari lemahnya tim ekonomi Prabowo-Gibran yang tidak bisa meracik strategi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Untuk tim ekonomi Prabowo-Gibran tak punya grand strategy dan grand design bagaimana mencari solution and the way out agar ekonomi kita tumbuh 8 persen seperti harapan dan cita-cita presiden,” pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya