Berita

Tony Rosyid/Ist

Publika

Negara Darurat Oligarki

Oleh: Tony Rosyid*
SENIN, 20 JANUARI 2025 | 10:56 WIB

UANG mengendalikan segalanya. Dengan uang aturan dibuat, hukum ditundukkan, kebijakan diarahkan dan dengan uang pula karir pegawai dan posisi pejabat ditentukan.

Siapa yang punya uang? Oligarki! Siapa oligarki? Kelompok kecil orang yang mengendalikan negeri ini. Dengan uangnya, mereka rampok negeri ini melalui kebijakan para penguasa.

Ketua umum partai hingga presiden tunduk karena berutang logistik kepada mereka. Saat kongres, partai pakai uang mereka. Saat pemilu, semua kepala daerah hingga presiden diijon oleh mereka. 


Tidak sedikit kepala daerah yang melawan mereka, tak lama kemudian ditangkap KPK. Minimal jadi tersangka kejaksaan dan kepolisian. Emang lembaga hukum ini milik siapa? Cukup! Jangan bertanya lagi.

Ongkos sekolah mahal. Proses karir butuh biaya tinggi. Siapa yang bisa bantu para abdi negara kalau bukan oligarki. Mereka yang punya uang. Mereka butuh pengamanan. Mereka butuh bisnisnya bertahan dan berkembang.

Pemilik uang berkuasa. Hampir semua yang berada di struktur kekuasaan tunduk, atau minimal berkolaborasi dengan mereka. Lihat isi undang-undang dan berbagai peraturan di bawahnya. Ada banyak kepentingan mereka yang diprioritaskan. 

Kasus pulau reklamasi Jakarta, Rempang Batam dan terkini, PIK 2 Tangerang. Untuk kepentingan siapa? Siapa di belakang proyek-proyek raksasa yang dikawal oleh kebijakan negara ini? Anda sudah pasti tahu. Ini hanya beberapa bukti betapa oligarki bisa mengendalikan kekuasaan. 

Tiga proyek besar ini lahir di era Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Reklamasi Jakarta dimulai saat Jokowi gubernur DKI. Rempang juga muncul di era Jokowi. PIK 2 dijadikan PSN (Proyek Strategis Nasional) oleh Jokowi. Apakah Jokowi dikendalikan oligarki? Cukup! Jangan bertanya lagi.

Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi. Kekuasaannya akan berangsur melemah. Ketika semua pejabat era Jokowi diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BIN, dll, kekuasaan Jokowi akan melemah. 

Berarti, kekuatan Jokowi bergantung Prabowo? Yes! Lawan Jokowi akan otomatis menjadi musuh Prabowo jika Prabowo terus memberikan ruang bagi Jokowi untuk intervensi terhadap setiap kebijakannya.

Beberapa bulan ini, santer kabar oligarki rajin ke istana Solo. Silahkan pantau, siapa saja yang ke Solo dan urusan proyek apa.

Apakah ini pertanda bahwa oligarki tidak mampu menembus pintu gerbang istana Prabowo? Mereka harus datang ke Jokowi agar berbisik kepada Prabowo: "tolong bukain pintu istana dong...

Bagaimana dengan Gibran Rakabuming Rka? Tidakkah ia adalah wakil presiden. Sebesar apa kekuatan politik dan pengaruh kekuasaan Gibran? 

Teringat nasib para wakil-wakil presiden sebelumnya. Ada Jusuf Kalla dan Kiai Ma'ruf Amin. Jabatan tanpa peran. Apa bedanya Gibran dengan Jusuf Kalla dan Kiai Ma'ruf Amin? Wakil presiden tidak punya hak tanda tangan. Tidak punya otoritas untuk membuat kebijakan. Kecuali presiden "tutup usia" di pertengahan jalan.

Nasib Jokowi ada di tangan Prabowo. Kuat dan melemahnya Jokowi akan berpengaruh pada nasib oligarki. Khususnya oligarki dalam perspektif publik, yaitu para pemilik uang yang sesuka hati kendalikan negara. 

Apakah Prabowo akan terus akomodir Jokowi dan memberi ruang buat para oligarki untuk terus kendalikan negeri?


*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya