Berita

Tony Rosyid/Ist

Publika

Negara Darurat Oligarki

Oleh: Tony Rosyid*
SENIN, 20 JANUARI 2025 | 10:56 WIB

UANG mengendalikan segalanya. Dengan uang aturan dibuat, hukum ditundukkan, kebijakan diarahkan dan dengan uang pula karir pegawai dan posisi pejabat ditentukan.

Siapa yang punya uang? Oligarki! Siapa oligarki? Kelompok kecil orang yang mengendalikan negeri ini. Dengan uangnya, mereka rampok negeri ini melalui kebijakan para penguasa.

Ketua umum partai hingga presiden tunduk karena berutang logistik kepada mereka. Saat kongres, partai pakai uang mereka. Saat pemilu, semua kepala daerah hingga presiden diijon oleh mereka. 


Tidak sedikit kepala daerah yang melawan mereka, tak lama kemudian ditangkap KPK. Minimal jadi tersangka kejaksaan dan kepolisian. Emang lembaga hukum ini milik siapa? Cukup! Jangan bertanya lagi.

Ongkos sekolah mahal. Proses karir butuh biaya tinggi. Siapa yang bisa bantu para abdi negara kalau bukan oligarki. Mereka yang punya uang. Mereka butuh pengamanan. Mereka butuh bisnisnya bertahan dan berkembang.

Pemilik uang berkuasa. Hampir semua yang berada di struktur kekuasaan tunduk, atau minimal berkolaborasi dengan mereka. Lihat isi undang-undang dan berbagai peraturan di bawahnya. Ada banyak kepentingan mereka yang diprioritaskan. 

Kasus pulau reklamasi Jakarta, Rempang Batam dan terkini, PIK 2 Tangerang. Untuk kepentingan siapa? Siapa di belakang proyek-proyek raksasa yang dikawal oleh kebijakan negara ini? Anda sudah pasti tahu. Ini hanya beberapa bukti betapa oligarki bisa mengendalikan kekuasaan. 

Tiga proyek besar ini lahir di era Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Reklamasi Jakarta dimulai saat Jokowi gubernur DKI. Rempang juga muncul di era Jokowi. PIK 2 dijadikan PSN (Proyek Strategis Nasional) oleh Jokowi. Apakah Jokowi dikendalikan oligarki? Cukup! Jangan bertanya lagi.

Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi. Kekuasaannya akan berangsur melemah. Ketika semua pejabat era Jokowi diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BIN, dll, kekuasaan Jokowi akan melemah. 

Berarti, kekuatan Jokowi bergantung Prabowo? Yes! Lawan Jokowi akan otomatis menjadi musuh Prabowo jika Prabowo terus memberikan ruang bagi Jokowi untuk intervensi terhadap setiap kebijakannya.

Beberapa bulan ini, santer kabar oligarki rajin ke istana Solo. Silahkan pantau, siapa saja yang ke Solo dan urusan proyek apa.

Apakah ini pertanda bahwa oligarki tidak mampu menembus pintu gerbang istana Prabowo? Mereka harus datang ke Jokowi agar berbisik kepada Prabowo: "tolong bukain pintu istana dong...

Bagaimana dengan Gibran Rakabuming Rka? Tidakkah ia adalah wakil presiden. Sebesar apa kekuatan politik dan pengaruh kekuasaan Gibran? 

Teringat nasib para wakil-wakil presiden sebelumnya. Ada Jusuf Kalla dan Kiai Ma'ruf Amin. Jabatan tanpa peran. Apa bedanya Gibran dengan Jusuf Kalla dan Kiai Ma'ruf Amin? Wakil presiden tidak punya hak tanda tangan. Tidak punya otoritas untuk membuat kebijakan. Kecuali presiden "tutup usia" di pertengahan jalan.

Nasib Jokowi ada di tangan Prabowo. Kuat dan melemahnya Jokowi akan berpengaruh pada nasib oligarki. Khususnya oligarki dalam perspektif publik, yaitu para pemilik uang yang sesuka hati kendalikan negara. 

Apakah Prabowo akan terus akomodir Jokowi dan memberi ruang buat para oligarki untuk terus kendalikan negeri?


*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya