Pembongkaran pagar di Laut Tangerang tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai isu yang kini terus muncul akibat pemagaran yang dinilai untuk kepentingan proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sudah berstatus proyes strategis nasional (PSN). Mengusut tuntas akar persoalan dari munculnya praktik pemagaran harus dilakukan karena sudah memunculkan persoalan yang sangat besar hingga merembet pada seperti isu ketidakadilan dan SARA.
Begitu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan pada akun youtube FNN seperti dilihat redaksi pada Rocky Gerung Official pada Minggu, 19 Januari 2025.
“Kendati keputusan politik sudah dibuat, sanksi hukum akan ditegakkan, tapi bara sosial sudah keburu terjadi disitu. Apapun isu yang menyangkut PIK itu akan merembet pada isu sara yang kita tidak kehendaki berulang di negeri ini,” katanya.
Rocky pada perbincangan yang dipandu wartawan senior Hersubeno Arief itu menegaskan, berbicara mengenai PIK 2 merupakan pembicaraan yang akan memunculkan kontroversi soal ketidakadilan yang terjadi. Disana ada berbagai kecurigaan hingga memicu kecemburuan sosial.
“Kita harus bicara terbuka ada ketidakadilan di PIK 2 ini, ada kecurigaan bahwa itu sangat eksklusif, ada rasa iri karena berkembang melebihi ekspektasi, bahwa itu dirancang untuk komunitas eksklusif tapi dibiayai negara lewat proyek strategis nasional (PSN),” ungkapnya.
Konsekuensi terhadap adanya kecemburuan inilah menurut Rocky dapat memunculkan persoalan sara seperti peristiwa sejarah yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Sebab, pada sisi lain para korporat dan pengembang disana juga tidak akan memperdulikan kritikan kepada mereka. Sebab, mereka merasa mendapat hak pengelolaan resmi.
“Ini harus dibuka, kalau koorporasi pengembang di PIK itu merasa kami hanya ingin berakumulais disitu bayar pajak, kami lakukan sesuai bayar pajak ketika resmi diberi pengeloalan sesuai. Jadi keresmian itu juga harus diperiksa,” sebutnya.
Dalam pemeriksaan mengenai aspek keresmian dalam pengeloaan itu juga menurut Rocky harus diungkap. Sebab, status PSN itu terjadi pada saat pemerintahan Jokowi sebagai Presiden RI.
“Ini harus kembali pada prinsip, bahwa semua isu ini dimulai dari PIK ditetapkan menjadi proyek strategis nasional sehingga mendapatkan keistimewaan. Kapan dimulai, ketika Jokowi memimpin republik, jadi asal usulnya dimulai dari fakta itu. Periksa itu Jokowi yang tau seluk beluknya status PSN itu kan,” pungkasnya.
