Berita

Pagar laut di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk fase kedua (PIK II), Tangerang, Banten/Ist

Politik

Masalah Pagar Laut Harus Berani Diselesaikan Presiden Prabowo

SABTU, 18 JANUARI 2025 | 15:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk turun langsung menangani kasus pagar laut, yang terletak di wilayah proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk fase kedua (PIK II), di Tangerang.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM), Efriza menilai, permasalahan pagar laut di wilayah PSN PIK II, Tangerang, merupakan persoalan serius yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Kasus ini harus berani diselesaikan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden, ia harus menunjukkan keberpihakannya kepada nelayan, seperti janjinya," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Sabtu, 18 Januari 2025.


Dia memandang, jika kasus pagar laut tidak segera ditangani serius oleh pemerintah pusat, maka bukan tidak mungkin persepsi negara lain akan kurang baik mengingat berkaitan langsung dengan masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan terganggu mata pencahariannya.

"Kebijakan yang serampangan akhirnya menghadirkan kisruh terjadinya perilaku laut diklaim dengan patok, dan fatal jika pemerintah seolah-olah tak mengetahui," tuturnya.

"Dengan adanya patok laut, telah menyebabkan nelayan pesisir itu mengalami kemerosotan pendapatan dari melaut," sambung Efriza.

Oleh karena itu, pengamat politik Citra Institute itu mendorong Presiden Prabowo untuk turun tangan menyelesaikan polemik pagar laut tersebut.

"Oleh sebab itu, pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR tak bisa tinggal diam, atau sekadar menyegel lalu membongkar, tetapi harus ditelusuri lebih dalam," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya