Berita

Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto/Net

Politik

Megawati dan Prabowo akan Berkomunikasi Langsung soal Rencana Pertemuan

SABTU, 18 JANUARI 2025 | 10:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan, terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo, akan dibahas langsung oleh kedua tokoh tersebut. Sebab, Megawati dan Prabowo memiliki komunikasi yang baik dan kedekatan ideologis yang kuat.

“Itu semua akan menjadi hal-hal strategis yang akan dibahas oleh kedua pemimpin. Tapi, nanti Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Presiden Prabowo yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut,” kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu 18 Januari 2025. 


Politisi asal Yogyakarta ini juga mengungkapkan bahwa arahan dari Megawati agar hal-hal yang berkaitan dengan pertemuan penting dan strategis akan langsung ditentukan olehnya. Termasuk dalam koordinasi komunikasi dengan Presiden Prabowo.

Mengenai apakah pertemuan Megawati dengan Prabowo,menjadi pintu masuk dan tanda PDIP bergabung dalam pemerintahan, Hasto enggan berspekulasi mengenai hal tersebut. 

Namun, dia kembali mengulas pidato politik Megawati saat peringatan HUT ke-52 PDIP pada 10 Januari 2025 lalu, di mana Megawati mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pelurusan sejarah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap Proklamator dan Bapak Bangsa, Bung Karno. 

Megawati menyebut kejadian itu sebagai momentum rekonsiliasi nasional sebagai suatu bangsa untuk saling bekerja sama di dalam posisi politik masing-masing.

“Termasuk posisi politik dari PDI Perjuangan sebagai penyeimbang melakukan check and balances untuk membangun demokrasi yang sehat yang bersendikan kedaulatan rakyat itu sendiri,” jelas Hasto.

Sebab, kata Hasto, dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia, tidak dikenal istilahnya oposisi. 

Dalam praktiknya, PDIP memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk hal-hal terkait dengan pemberdayaan petani, meningkatkan kesejahteraan, mengatasi gizi buruk, lalu bagaimana membangun industrialisasi yang berbasis sumber daya nasional, sekaligus mengembangkan riset serta inovasi nasional. 

“Hanya saja, PDI Perjuangan mencatat bahwa di awal pemerintahan Presiden Prabowo, ada berbagai hal sebagai akibat beban masa lalu, yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengatasi kemiskinan, bagaimana keterbatasan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, bagaimana persoalan geopolitik global, persoalan global warming yang juga ikut mempengaruhi situasional perekonomian kita,” ujarnya. 

“Apa yang terjadi di Timur Tengah misalnya, tidak terlepas dari kondisi dalam negeri kita, dampaknya, perekonomiannya, karena ini juga menimbulkan suatu ekspektasi pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun akibat pertarungan geopolitik global. Hal ini harus disikapi secara bersama-sama dari seluruh anak bangsa,” demikian Hasto.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya