Berita

Wakil Ketum Golkar, Doli Kurnia Tanjung/RMOL

Politik

Golkar Akan Kaji Ulang Ambang Batas Nol Persen

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 20:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ambang batas parlemen 0 persen perlu dikaji lebih dalam dan jika aturan tersebut diberlakukan harus kepada semua tingkatan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menuturkan partainya akan mengkaji ambang batas parlemen 0 persen.

"Kami sedang mengkaji. Kalau saya, tetap apa namanya parliament threshold harus ada diatur. Cuman kita mengkaji berapa angka yang paling tepat, dan saya juga mengusulkan parliamentary threshold juga berlaku semua tingkatan jangan DPR MPR RI aja gitu lho," kata Doli di Gedung DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jumat, 17 Jumat 2025.


Doli menerangkan bahwa ambang batas parlemen perlu ada batasannya sekaligus untuk mengatur seluruh aspek di wilayah terkena ambang batas nol persen.

"Supaya fair dan memang itu sekaligus menguatkan sistem kepartaian kita, ini kan selama ini jadi beda-beda nih antara parpol tingkat nasional itu berbeda konfigurasinya dengan parpol di tingkat daerah, di lokal gitu," katanya.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan bahwa untuk mengkaji undang-undang kepartaian dan politik.

"Nah itu kadang-kadang juga merumitkan dalam perkembangan pelembagaan parpol kita. Nah ini yang mungkin nanti harus dikaji," ucapnya.

"Tapi kalau saya beranggapan bahwa parliamentary threshold itu tetap harus ada, berapa angka yang pas," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya