Berita

Ilustrasi IKN/Net

Politik

Buzzer Jokowi Siap Serang Prabowo Kalau IKN Disetop

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 19:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan menghadapi tekanan besar dari pendukung dan buzzer Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi kalau memutuskan untuk menghentikan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut, para pendukung Jokowi kemungkinan akan menuding Prabowo ingkar janji karena sebelumnya menyatakan akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur pemerintahan sebelumnya. 

Namun, Rocky menekankan bahwa janji politik sering kali bersifat kontekstual. Justru menyetop IKN lebih rasional dalam pengelolaan anggaran negara.


"Jadi Prabowo kelihatannya sangat rasional untuk mengatakan infrastruktur tidak bisa diteruskan bahwa PSN pasti akan dievaluasi," ucap Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 17 Januari 2025.

Rocky melanjutkan, jika Prabowo terus melanjutkan proyek IKN, hal itu akan membuatnya terlihat seperti anak buah Jokowi. Prabowo pun akan kehilangan identitas sebagai pemimpin.

“Maka Prabowo akan tumbuh dengan ide dia sendiri yakni ide kerakyatan, sehingga menempatkan rakyat lebih awal daripada seluruh bayang-bayang kemewahan infrastruktur yang dibayangkan Jokowi," jelasnya.

Dosen Ilmu Filsafat itu menambahkan, IKN seharusnya sudah dibatalkan sejak lima tahun lalu karena kritik dari berbagai kalangan telah menunjukkan kelemahan konsepnya.

Dan Rocky meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, pemerintah akan berfokus pada program-program kerakyatan. Keputusan untuk menunda atau bahkan membatalkan proyek-proyek besar seperti IKN adalah langkah yang mencerminkan rasionalitas anggaran.

“Jadi terlihat Buzzer Jokowi bersiap menyerbu dengan wacana baru bahwa semua hal yang harusnya dilanjutkan tidak dilanjutkan oleh Prabowo. Maka Prabowo akan disebut ingkar janji," tandas Rocky Gerung.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya