Penuhi Panggilan KPK sebagai Tersangka, Ketua Gapensi Kota Semarang Martono Siap Kalau Ditahan

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang, Martono, akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pantauan RMOL, Martono telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 13.20 WIB, Jumat, 17 Januari 2025. Martono diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Sebelumnya pada pukul 10.15 WIB, tersangka P Rachmat Utama Djangkar selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa sudah terlebih dahulu hadir. Sedangkan 2 tersangka lainnya, yakni Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, dan Alwin Basri selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah dari PDIP periode 2019-2024 yang juga merupakan suami Mbak Ita, belum tampak hadir.

Kepada wartawan, Martono yang juga Direktur PT Chimarder777 sekaligus PT Rama Sukses Mandiri mengaku sudah siap jika dilakukan penahanan oleh KPK.

"Ya, kita ikuti prosedurnya sesuai hukum yang berlaku," singkat Martono.

Sejak 11 Juli 2024, KPK melakukan penyidikan 3 dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Yakni dugaan suap pengadaan barang atau jasa tahun 2023-2024, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pengumpulan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi.

Namun demikian, KPK belum resmi mengumumkan identitas para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkaranya, pada 17-25 Juli 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Kota Semarang, Kudus, dan Salatiga. Tempat-tempat yang digeledah yakni 10 rumah pribadi, 46 kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang, kantor DPRD Jawa Tengah, 7 kantor perusahaan swasta, dan 2 kantor pihak lainnya yang terletak

Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita berbagai barang bukti berupa dokumen-dokumen APBD tahun 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas, dokumen APBD 2023 dan 2024, dokumen yang berisi catatan-catatan tangan. 

Lalu uang sebesar kurang lebih Rp1 miliar dan mata uang asing sebesar 9.650 Euro, barang bukti elektronik berupa ponsel, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga mempunyai keterkaitan dengan perkara dimaksud.