Berita

Pagar laut di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk fase kedua (PIK II), Tangerang, Banten/Istimewa

Politik

Kasus Pagar Laut Berpotensi Perburuk Citra Indonesia di Dunia

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 11:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kasus pagar laut di wilayah proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk fase kedua (PIK II), di Tangerang, Banten, berpotensi memperburuk citra Indonesia di mata dunia.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang, Efriza memandang, persoalan pagar laut di Tangerang tidak bisa dianggap enteng karena berkaitan dengan kesejahteraan nelayan.

Sebab, ia mendapatkan informasi mengenai nelayan yang terganggu aktivitasnya lantaran perahu mereka terhambat oleh pagar laut yang tidak jelas peruntukannya hingga hari ini.


"Kasus ini tentu juga berpengaruh terhadap pandangan internasional, persoalan ini banyak hal bisa disorot dan memiliki pengaruh negatif terhadap citra negara," ujar Efriza kepada RMOL, Jumat, 17 Januari 2025.

Menurutnya, jika masalah pagar laut Tangerang tidak segera diselesaikan, maka perspektif negatif publik bisa meluas hingga ke ranah internasional.

"Karena kebijakan negara dianggap tak tepat sasaran, dicurigai terjadinya hubungan gelap untuk kepentingan pribadi dan kelompok dari pemerintah dan pengusaha," tuturnya.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah segera menyelesaikan masalah pagar laut di wilayah PSN PIK II ini, sebelum makin kontroversial lantaran terus merugikan nelayan. 

"Kebijakan ini dirasakan tidak menguntungkan masyarakat daerah pesisir tersebut. Bahkan dengan adanya patok laut, telah menyebabkan nelayan pesisir itu mengalami kemerosotan pendapatan dari melaut,," demikian Efriza.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya