Calon Ulama di Tiongkok Harus Memahami Pandangan Xi Jinping tentang Agama

Pokok pikiran Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping tentang agama menjadi salah satu materi dalam ujian bagi calon ulama di Hunan.

Calon Imam Hui yang ingin lulus dalam ujian itu tidak bisa tidak haru menguasai pikiran-pikiran Xi Jinping tentang relasi antara agama dan negara komunis Tiongkok. 

Shaoyang, kota setingkat prefektur di Provinsi Hunan, merupakan salah satu kota di Tiongkok yang memiliki kaum minoritas cukup besar, sekitar 40 ribu Muslim Hui. Asosiasi Islam Shaoyang, yang merupakan bagian dari Asosiasi Islam Tiongkok yang dikendalikan pemerintah, telah meluncurkan program pada bulan Desember 2024 untuk menguji kualitas “pengetahuan teoritis” para imam dan personel lain yang mengawasi 24 masjid setempat.

Bitter Winter menyebutkan, semua imam telah diminta untuk lulus ujian. Meskipun beberapa pertanyaan sederhana menyangkut pengetahuan dasar tentang Islam, pokok bahasan utama ujian tersebut meliputi pidato dan pernyataan Xi Jinping tentang pekerjaan keagamaan, Peraturan nasional tentang Urusan Keagamaan, Peraturan tentang Urusan Keagamaan Provinsi Hunan, dan Langkah-langkah untuk Pengelolaan Keuangan Tempat Kegiatan Keagamaan.

Uji coba tersebut, menurut siaran pers yang mengiklankan acara tersebut, dirancang untuk membantu komunitas Islam di Shaoyang terus meningkatkan sikap politiknya dan memperkuat kesadarannya terhadap supremasi hukum. Uji coba ini bertujuan untuk menginspirasi individu agar secara aktif mempelajari dan mempromosikan kebijakan, hukum, dan peraturan tentang agama.

Selain itu, inisiatif ini berupaya untuk meningkatkan pendidikan mandiri, pengelolaan mandiri, dan disiplin diri, serta memastikan pengelolaan praktik keagamaan yang komprehensif dan ketat. 

“Pengelolaan praktik keagamaan yang ketat” bukanlah ungkapan umum. Ungkapan ini menunjukkan kebijakan baru tentang keterlibatan langsung birokrat Front Bersatu, yang tidak lagi memercayai para eksekutif asosiasi keagamaan yang dikendalikan pemerintah untuk menjamin kendali politik penuh, dalam pengelolaan komunitas keagamaan.