Berita

Presiden Cina Xi Jinping berbicara dengan jamaah Masjid Xincheng di Yinchuan, ibu kota Wilayah Otonomi Ningxia Hui, 19 Juli 2016./Xinhua

Global

Calon Ulama di Tiongkok Harus Memahami Pandangan Xi Jinping tentang Agama

KAMIS, 16 JANUARI 2025 | 00:43 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pokok pikiran Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping tentang agama menjadi salah satu materi dalam ujian bagi calon ulama di Hunan.

Calon Imam Hui yang ingin lulus dalam ujian itu tidak bisa tidak haru menguasai pikiran-pikiran Xi Jinping tentang relasi antara agama dan negara komunis Tiongkok. 

Shaoyang, kota setingkat prefektur di Provinsi Hunan, merupakan salah satu kota di Tiongkok yang memiliki kaum minoritas cukup besar, sekitar 40 ribu Muslim Hui. Asosiasi Islam Shaoyang, yang merupakan bagian dari Asosiasi Islam Tiongkok yang dikendalikan pemerintah, telah meluncurkan program pada bulan Desember 2024 untuk menguji kualitas “pengetahuan teoritis” para imam dan personel lain yang mengawasi 24 masjid setempat.


Bitter Winter menyebutkan, semua imam telah diminta untuk lulus ujian. Meskipun beberapa pertanyaan sederhana menyangkut pengetahuan dasar tentang Islam, pokok bahasan utama ujian tersebut meliputi pidato dan pernyataan Xi Jinping tentang pekerjaan keagamaan, Peraturan nasional tentang Urusan Keagamaan, Peraturan tentang Urusan Keagamaan Provinsi Hunan, dan Langkah-langkah untuk Pengelolaan Keuangan Tempat Kegiatan Keagamaan.

Uji coba tersebut, menurut siaran pers yang mengiklankan acara tersebut, dirancang untuk membantu komunitas Islam di Shaoyang terus meningkatkan sikap politiknya dan memperkuat kesadarannya terhadap supremasi hukum. Uji coba ini bertujuan untuk menginspirasi individu agar secara aktif mempelajari dan mempromosikan kebijakan, hukum, dan peraturan tentang agama.

Selain itu, inisiatif ini berupaya untuk meningkatkan pendidikan mandiri, pengelolaan mandiri, dan disiplin diri, serta memastikan pengelolaan praktik keagamaan yang komprehensif dan ketat. 

“Pengelolaan praktik keagamaan yang ketat” bukanlah ungkapan umum. Ungkapan ini menunjukkan kebijakan baru tentang keterlibatan langsung birokrat Front Bersatu, yang tidak lagi memercayai para eksekutif asosiasi keagamaan yang dikendalikan pemerintah untuk menjamin kendali politik penuh, dalam pengelolaan komunitas keagamaan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya