Ilustrasi Presiden Prabowo Subianto menghadapi ancaman Proxy War/RMOL
Penemuan jenazah Perwira Tinggi Brigjen TNI Purn dengan inisial HO di Marunda Jakarta Utara menjadi perhatian masyarakat, pasalnya korban adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI yang pernah bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN).
Dalam penelusuran CCTV yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian setempat, mobil yang dikendarai korban melaju menyusuri Kade 07-08 hingga ke ujung dermaga dan jatuh ke laut. Peristiwa ini menyedot perhatian masyarakat, mengingat korban adalah seorang Perwira Tinggi Angkatan Darat dengan pangkat Brigjen TNI Purn yang pernah bertugas malang melintang di dunia Intelijen.
Dari berbagai sumber terpercaya, mobil korban meluncur masuk ke laut dan belum ditemukan. Sempat juga beredar adanya perseteruan antar aparat intelijen yang melatari peristiwa tragis tersebut dan memunculkan beragam polemik di masyarakat adanya proxy yang sengaja melumpuhkan peran intelijen.
Redaksi mencoba untuk mendapatkan informasi awal tentang peristiwa tragis ini dengan menghubungi Marsekal Pertama TNI Purn Muhammad Johansyah seorang Analis Intelijen Politik dan Keamanan Internasional.
Menurut Johansyah, peran intelijen strategis sengaja dilumpuhkan sejak 2017 dan tidak berfungsi secara optimal, akibatnya dari fenomena itu muncul berbagai persoalan atau peristiwa yang terjadi di berbagai daerah. Peristiwa ini dapat dilihat setidaknya dari 2 aspek.
Pertama. negara dirugikan, misalnya perdagangan Narkoba di berbagai daerah merusak masa depan bangsa khususnya generasi muda penerus dan masa depan bangsa, maraknya penggalian tambang liar di berbagai daerah bahkan melibatkan warga negara asing, korupsi tambang timah di merugikan negara Rp300 triliun, manipulasi emas di Kementerian ESDM-1000 ton, kasus Sambo, klaim China tentang 9 garis putus (nine dot lines) di Laut China Selatan, Proyek Strategis Nasional PIK I,II dan pagar laut sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
“Peristiwa-peristiwa yang saya sebut diatas dan dimuat di berbagai media baik cetak-maupun media elektronika dan didiskusikan di bergabai WAG oleh para ahli (teoritisi) maupun praktisi politik dan keamanan internasional masuk dalam ranah Asymmetric Warfare yaitu Perang Asimetris atau Perang Non Konvensional tanpa menggunakan senjata konvensional untuk meruntuhkan keutuhan sebuah negara,” kata Johansyah kepada
RMOL, Rabu, 15 Januari 2025.
Menurutnya, ancaman-ancaman "Perang Asimetrik" sudah di halaman dan bahkan sudah masuk ke dalam rumah kita.
Kedua, lanjut Johansyah, peristiwa ini dalam jangka panjang menggerus dan memperlemah kekuatan nasional kita sebagai bangsa mengakibatkan segregasi di kalangan masyarakat membawa dampak dampak buruk bagi kelangsungan bangsa dan negara.
“Sebab utama dari semua peristiwa ini adalah tidak berfungsinya Intelijen. Aparat intelijen dan penegak hukum lainnya tidak bekerja dengan prinsip
"Presumption of Gulty" dan tidak berwibawa di masyarakat,” jelasnya.
Masih kata dia, dampak yang lebih besar dari semua peristiwa ini sedang menanti di depan kita.
“Apakah semua kejadian ini alamiah, terjadi dengan sendirinya ?? Jawabnya Tidak. Menurut analisis saya semua kejadian ini adalah
proxy yang dimainkan oleh aktor-aktor dalam maupun luar (asing), peristiwa ini terjadi dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Kesimpulan saya, Intelijen gagal mencegah terjadinya pendadakan strategis," ungkap Johansyah.
Terakhir, Menurut Johansyah, peristiwa-peristiwa ini setidaknya memunculkan keraguan di masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial, apakah negara berhasil meraih Indonesia Emas pada 2045 mendatang genap 100 tahun usia republik?
“Setidaknya harapan masyarakat luas ditambatkan di pundak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa ini salah satunya dengan meningkatkan penguatan peran analisis intelijen,” tandasnya.
