Berita

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times, Rabu 15 Januari 2025/Tangkapan layar RMOL

Bisnis

Luhut Ogah RI Disamakan dengan Nigeria, Kenapa?

RABU, 15 JANUARI 2025 | 14:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kekesalannya ketika Bank Dunia membandingkan tingkat ketaatan pajak masyarakat Indonesia dengan Nigeria. 

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times di Jakarta pada Rabu 15 Januari 2025.

“Mereka mengatakan Indonesia salah satu negara yang kolek pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu. Saya agak tersinggung juga itu,” ujarnya.


Menanggapi kritik tersebut, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengembangkan GovTech sebagai langkah digitalisasi, termasuk untuk meningkatkan ketaatan pajak melalui sistem Coretax. 

Sistem ini, kata Luhut merupakan salah satu upaya yang dirancang Kementerian Keuangan untuk memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia.

“Sehingga tadi seperti contoh mengenai kritik dari World Bank, kita lakukan respons dengan GovTech ini. Dari empat pilihan yang kita buat dari salah satu cortex yang dibuat Menteri Keuangan yang sangat hebat,” tuturnya.

Meski demikian, Luhut mengakui bahwa Coretax masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga wajar jika masih terdapat kekurangan. Ia meminta masyarakat untuk tidak terlalu cepat mengkritik sistem tersebut.

“Ya tentu dalam satu bulan pertama orang, pastilah ada yang kurang sana-sini. Terus orang kritik, jangan buru-buru kritik,”tegas Luhut.

Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, jika Indonesia berhasil meningkatkan tingkat penyerapan pajak, maka ada potensi tambahan sebesar 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“World Bank bilang, eh kalau kalian bisa collect pajak di bawah ini dengan benar, kalian akan bisa mendapatkan 6,4 persen dari GDP kalian. Itu equivalent kepada kira-kira Rp 1.500 triliun. Potensi yang kita bisa ambil,” kata Luhut.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya