Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kanal YouTube Sejumlah Tokoh Hilang Usai Kritik Pemerintah

RABU, 15 JANUARI 2025 | 12:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kanal YouTube yang dimiliki sejumlah tokoh mendadak hilang usai membuat konten yang mengkritik pemerintah. Hal ini memunculkan kekhawatiran kebebasan masyarakat dalam berpendapat mulai terancam.

Menanggapi hal ini, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menegaskan, kebebasan berekspresi adalah hak yang harus dilindungi oleh negara.

"Ketika intimidasi dan peretasan terjadi, ini adalah masalah serius yang menunjukkan kurangnya jaminan keamanan siber bagi warga negara," kata Fadli, Rabu 15 Januari 2025.


Pegiat media sosial dan konten kreator, Mazdjo Pray, membenarkan ada banyak kanal YouTube yang hilang setelah membahas isu-isu politik yang dianggap sensitif. 

"Ini adalah permasalahan klasik. Sejak 2012, saya melihat YouTube sebagai platform kebebasan berpendapat, namun kini banyak yang merasa terancam," tuturnya.

Ia pun menyarankan agar para konten kreator memiliki asosiasi sehingga bisa melindungi dan mengadvokasi satu sama lain jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Asosiasi itu nanti fungsinya salah satunya adalah untuk, misalnya, mengasistensi dan mempertebal bahwa apa yang disampaikan oleh konten kreator politik ini adalah hal yang tidak bersifat hate speech itu. Ada di situ semacam bukan pendidikan ya. Semacam memberikan kode etik lah," tegasnya.

Adapun sejumlah tokoh dan pengamat politik yang kanal YouTube miliknya sempat dan mendadak hilang setelah mengomentari isu politik di antaranya Akbar Faisal, Feri Amsari, dan Hendri Satrio.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya