Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Intensifikasi Lahan Bisa jadi Jalan Keluar untuk Tingkatkan Produksi Sawit

SELASA, 14 JANUARI 2025 | 14:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Produksi sawit Indonesia masih kalah jauh dengan Malaysia.

Lahan sawit di Indonesia hanya menghasilkan rata-rata 12,8 ton per hektare untuk tandan buah segar (TBS) saja. Berbanding terbalik dengan Malaysia  yang bisa menyentuh 19 ton per hektare TBS.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi sawit di Indonesia.


Ia pun mengungkapkan upaya tersebut dapat ditempuh dengan intensifikasi lahan, dan peningkatan teknologi pertanian. 
"Apalagi di era perang dagang, sawit Indonesia rentan jadi sasaran proteksionisme negara maju. Justru dengan adanya EUDR (European Deforestation Regulation) yang harus dipastikan itu kebun sawitnya tidak bertambah luas tapi tambah produktif," ujarnya, dikutip Selasa 14 Januari 2025.

EUDR dari Uni Eropa yang diterapkan di akhir tahun 2024, mewajibkan perusahaan yang ingin mengekspor komoditas ke Eropa untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan dan mengambil tanggung jawab dalam memantau rantai pasokan komoditas mereka untuk mengatasi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.

Lebih lanjut, Bhima pun menyebut bahwa pihaknya sudah memiliki kajian terkait dengan kebijakan moratorium atau penundaan pemberian izin baru untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan kajian dari CELIOS, kebijakan moratorium sawit ditambah dengan skema peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting, dinilai mampu menciptakan kontribusi ekonomi pada tahun 2045. Apabila dirinci, output ekonomi yang didapatkan akan bertambah sebesar Rp28,9 triliun. 

Sementara itu, untuk Produk Domestik Bruto senilai Rp28,2 triliun dan pendapatan masyarakat naik sebesar Rp28 triliun. Kemudian, untuk surplus usaha senilai Rp16,6 triliun, penerimaan pajak bersih tercatat Rp165 miliar.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya