Berita

Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi kinerja para pembantunya pada 100 hari kerja/Istimewa

Politik

100 Hari Kerja, Prabowo Didesak Evaluasi Para Pembantunya

SELASA, 14 JANUARI 2025 | 10:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025, sorotan masyarakat tak hanya tertuju kepada kinerja para menteri. Para utusan khusus presiden justru lebih tajam disorot karena dinilai sebagian pihak hanya menjadi beban pemerintahan.

Terlebih, ada dua insiden yang melibatkan utusan khusus presiden cukup menyita perhatian. Yaitu pernyataan Miftah Maulana Habiburrohman yang mengolok-olok pedagang es teh, dan aksi Patwal Raffi Ahmad yang dinilai bertindak arogan saat mengawal mobil berplat  RI-36.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi para pembantunya yang dinilai tidak becus.


"Seratus hari kinerja, Prabowo mesti harus mulai evaluasi para pembantunya," kata Adi kepada RMOL, Selasa 14 Januari 2025.

Para menteri dan utusan khusus presiden, lanjut Adi, seharusnya memiliki peran strategis untuk mendukung kebijakan Presiden, bukan menciptakan kontroversi yang kontraproduktif.

Tak heran, wacana reshuffle kabinet yang sebelumnya lebih banyak menyoroti kinerja menteri, kini juga mulai menyasar para utusan khusus presiden. 

Publik menginginkan pemerintah memastikan para pembantu Presiden bekerja secara profesional dan tidak hanya sebagai simbol atau jabatan politis.

"Jangan justru jadi beban yang merusak citra pemerintah," pungkas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya