Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL

Politik

Jangan Cuma Elite Parpol, KPK Dituntut Periksa Jokowi dan Keluarga

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 16:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keseriusan kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ini dipertanyakan, karena dinilai hanya berani memproses hukum elite-elite partai politik (parpol).

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza menilai, penindakan terduga pelaku korupsi, kolusi, maupun nepotisme di KPK hingga kini masih banyak menyasar elite parpol yang masih menjabat dan pihak swasta.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perkara yang ditangani KPK sejak berdiri tahun 2004 hingga Desember 2024 mencapai 1.089 perkara.


Dari jumlah itu, Efriza menemukan mayoritas terduga pelaku yang diproses berasal dari pihak swasta, yaitu sebanyak 466 orang. Selain itu, terbanyak kedua dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dengan pangkat eselon I, II, III, dan IV, mencapai 423 orang.

Menurutnya, dari data itu publik mempertanyakan posisi KPK terhadap kasus-kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat terhadap mantan pejabat pemerintahan atau negara, misalnya laporan kasus KKN Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan juga keluarganya.

"Para pejabat negara memang harus diproses hukum, meski baru indikasi, wajib ditelusuri oleh KPK," tutur Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Senin, 13 Januari 2025.

Pengamat dari Citra Institute itu memandang, KPK tidak boleh pandang bulu dalam menindak terduga pelaku kasus korupsi, apabila terdapat laporan dan memenuhi syarat formil maupun materiil untuk ditindaklanjuti.

"Tapi jika KPK tak berani memeriksa Jokowi dan keluarganya artinya lembaga antirasuah ini menghadirkan sentimen negatif terhadap institusi ini," ujar dia.

Lebih lanjut, Efriza mendorong KPK menjalankan prinsip setiap warga negara sama di mata hukum, sehingga Jokowi dan keluarganya juga harus diperiksa.

"Jokowi tidak boleh menjadi warga negara yang kebal hukum hanya karena ia bekas mantan presiden," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya