Kolase Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono dan penyegelan pagar laut di Tangerang/RMOL
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuai kritik terkait keberadaan pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di pesisir Tangerang. Kendati KKP sudah menyegel pagar laut itu, namun sikap kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono itu sangat aneh.
“Saya merasa ini seperti drama dalam film India. Bagaimana mungkin KKP baru tahu ada pagar laut sepanjang 30 kilometer lebih? Selama ini, ke mana KKP? Apa saja yang mereka lakukan?” ujar Direktur Eksekutif Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari kepada wartawan di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KKP di wilayah pesisir, terutama mengingat keberadaan pagar laut tersebut bukanlah sesuatu yang mudah disembunyikan.
“Bayangkan, itu pagar sepanjang 30 kilometer lebih. Itu bukan sesuatu yang kecil atau baru saja dibangun dalam semalam. Ini sangat mencurigakan dan menunjukkan kelalaian yang serius,” tambahnya.
Tak hanya itu, Noor Azhari juga mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono, yang menurutnya terkesan seperti 'pahlawan kesiangan'. Ia menilai langkah penyegelan yang dilakukan KKP baru-baru ini justru menunjukkan lemahnya tindakan preventif dan pengawasan yang seharusnya dilakukan sejak awal.
“Pak Menteri ini seperti bangun dari tidur panjang. Baru sekarang bertindak setelah semuanya terjadi. Kalau memang peduli, kenapa dari awal tidak ada langkah pengawasan atau tindakan? Jangan hanya tampil seperti pahlawan kesiangan,” tegas Noor Azhari.
Menurutnya, KKP seharusnya memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat, terutama untuk wilayah pesisir yang menjadi bagian penting dari ekosistem laut. Ia mendesak agar KKP memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan lambannya tindakan terhadap pagar laut tersebut.
“Ini bukan hanya soal pagar, ini soal ketidakmampuan KKP menjalankan tugasnya. Apakah mereka kekurangan sumber daya, atau memang ada pembiaran? Publik perlu tahu jawabannya,” tegas Noor Azhari.
Ia juga meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Wahyu Trenggono dan jajarannya. Menurutnya, jika situasi seperti ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak kerusakan ekosistem laut yang tidak terpantau.
“Pak Prabowo harus turun tangan. Jangan sampai KKP terus bekerja setengah hati. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal keberlanjutan sumber daya laut kita,” pungkasnya.
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan akan menindak tegas para pelaku pemasangan pagar laut itu. Namun, pihaknya belum mengetahui siapa yang memasang atau aktor di balik layar pemagaran laut tersebut.
“Jika pelakunya sudah diketahui, Kementerian KP akan memberikan denda administratif dan meminta pelaku untuk membongkar pagar itu. Sampai saat ini, kami belum tahu siapa yang memiliki dan apa tujuannya,” kata Trenggono dikutip dari akun Instagram resmi KKP.
