Berita

Tenaga medis saat menangani kasus Covid-19 di Indonesia

Politik

Pandemi Covid-19 Modal Pemerintah Hadapi Virus HMPV

SABTU, 11 JANUARI 2025 | 13:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengalaman pandemi Covid-19 seharusnya bisa menjadi tumpuan kuat dalam menghadapi virus baru Human Metapneumovirus (HMPV) yang dikabarkan sudah masuk ke Indonesia.

Berdasarkan pengalaman menghadapi Covid-19, kolaborasi pemerintah dan stakeholder lain menjadi kunci untuk menghalau dampak buruk HMPV.

Demikian antara lain disampaikan mahasiswa doktoral Program Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU), Sudiyatmiko Aribowo yang mengambil disertasi penelitian kebijakan penanganan Covid-19.


"Dari penelitian di Sumut, ditemukan model kebijakan keseimbangan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang dirancang kompatibel dengan budaya di daerah," ujar Sudiyatmiko, Sabtu, 11 Januari 2025.

Menurutnya, implementasi model penanganan pandemi Covid-19 dapat terlihat dari keseimbangan antara kebijakan protokol kesehatan dan penanganan medis, serta kebijakan stimulus ekonomi dan bantuan sosial di sisi yang lain.

“Tentu ditopang dengan koordinasi pentahelix, yakni kolaborasi pemerintah pusat, daerah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media," urai sosok yang kerap disapa Miko itu.

Alumnus magister hukum UI itu menilai implementasi kebijakan Covid-19 terbilang seimbang karena ada langkah mitigasi inklusif kolaboratif dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, ia memandang model kebijakan keseimbangan seperti itu dapat diterapkan di berbagai tempat dan momentum, dengan menerapkan empat prinsip penting, yakni keseimbangan mitigasi, keseimbangan inklusif, keseimbangan kolaboratif, dan keseimbangan organisasi.

"Seperti saat ini sedang ramai jadi sorotan soal masuknya virus Human Metapneumovirus. Model kebijakan keseimbangan ini dapat dijadikan instrumen dalam penanganan. Yang penting jangan menyepelekan setiap virus yang masuk," tutup Miko.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya