Berita

Tenaga medis saat menangani kasus Covid-19 di Indonesia

Politik

Pandemi Covid-19 Modal Pemerintah Hadapi Virus HMPV

SABTU, 11 JANUARI 2025 | 13:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengalaman pandemi Covid-19 seharusnya bisa menjadi tumpuan kuat dalam menghadapi virus baru Human Metapneumovirus (HMPV) yang dikabarkan sudah masuk ke Indonesia.

Berdasarkan pengalaman menghadapi Covid-19, kolaborasi pemerintah dan stakeholder lain menjadi kunci untuk menghalau dampak buruk HMPV.

Demikian antara lain disampaikan mahasiswa doktoral Program Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU), Sudiyatmiko Aribowo yang mengambil disertasi penelitian kebijakan penanganan Covid-19.


"Dari penelitian di Sumut, ditemukan model kebijakan keseimbangan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang dirancang kompatibel dengan budaya di daerah," ujar Sudiyatmiko, Sabtu, 11 Januari 2025.

Menurutnya, implementasi model penanganan pandemi Covid-19 dapat terlihat dari keseimbangan antara kebijakan protokol kesehatan dan penanganan medis, serta kebijakan stimulus ekonomi dan bantuan sosial di sisi yang lain.

“Tentu ditopang dengan koordinasi pentahelix, yakni kolaborasi pemerintah pusat, daerah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media," urai sosok yang kerap disapa Miko itu.

Alumnus magister hukum UI itu menilai implementasi kebijakan Covid-19 terbilang seimbang karena ada langkah mitigasi inklusif kolaboratif dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, ia memandang model kebijakan keseimbangan seperti itu dapat diterapkan di berbagai tempat dan momentum, dengan menerapkan empat prinsip penting, yakni keseimbangan mitigasi, keseimbangan inklusif, keseimbangan kolaboratif, dan keseimbangan organisasi.

"Seperti saat ini sedang ramai jadi sorotan soal masuknya virus Human Metapneumovirus. Model kebijakan keseimbangan ini dapat dijadikan instrumen dalam penanganan. Yang penting jangan menyepelekan setiap virus yang masuk," tutup Miko.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya