Presiden RI Prabowo Subianto di acara Indonesia-Brazil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Minggu, 17 November 2024/Net
Diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS cukup menjadi sorotan. Pasalnya, organisasi negara berkembang tersebut kerap digambarkan sebagai pesaing dominasi ekonomi Barat.
Guru Besar Emeritus Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, J. Soedradjad Djiwandono awalnya mengaku pesimis dengan kebijakan Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara, yakni Thailand, Vietnam, dan Malaysia karena terburu-buru masuk dalam kelompok yang baru berdiri tahun 2009 tersebut.
Lebih khusus pada konsekuensi yang mungkin dihadapi Indonesia yakni transaksi perdagangan melalui pertukaran mata uang rupiah dengan milik negara anggota BRICS lainnya.
Namun belakangan, Soedradjad menyadari bahwa tujuan Indonesia masuk dalam keanggotaan semata demi kepentingan rakyat.
Indonesia, menurut Soedradjad, masih bergantung pada impor beras dari India dan energi dari Rusia. Kehadiran RI dalam BRICS tentunya mengikat hubungan kerja sama tersebut.
Ini juga berlaku pada upaya Indonesia menjadi bagian dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang proses aksesinya masih berlangsung hingga kini.
"Jadi, masuknya BRICS dan OECD akan digunakan untuk memajukan berbagai tujuan demi pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf kesehatan dan pendidikan dengan udara bersih dan pemerintahan yang stabil," kata Soedradjad dalam tulisannya di surat kabar Independent Observer berjudul "It is official: Indonesia is a member of BRICS+" yang dikutip redaksi pada Kamis, 9 Januari 2025.
Menurut Soedradjad keanggotaan Indonesia di BRICS tidak didorong oleh alasan politik, apalagi mengikuti gerakan dedolarisasi yang berpotensi membuat Amerika Serikat marah. Karena sampai kapanpun dolar AS akan menjadi mata uang yang berpengaruh dan tidak bisa diabaikan.
"Ini bukan karena alasan politik, mengabaikan AS dan penggunaan Dolar AS untuk penyelesaian pembayaran, karena kita masih perlu membuka hubungan ini dan apapun yang terjadi, USD akan tetap menjadi penyelesaian pembayaran internasional utama yang tidak boleh diabaikan," tegasnya.
Soedradjad mendorong agar Indonesia bermain cerdas dalam menjalin hubungan ekonomi, politik, dan perdagangan dengan negara lain.
"Kita harus selalu bermain cerdas, tidak membuat musuh yang tidak perlu dan terbuka untuk mencari teman baru demi keuntungan bersama," kata dia.
Kabar diterimanya Indonesia dalam BRICS diketahui melalui pernyataan yang disampaikan salah satu anggota pendiri blok sekaligus pemegang jabatan keketuaan tahun 2025, yakni Brasil.
Dalam sebuah pernyataan pada Senin, 6 Januari 2025, Kementerian Luar Negeri Brasil menyampaikan sambutan atas masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS.
"Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS," bunyi pernyataan tersebut, seperti dimuat Reuters.
Disebutkan bahwa penerimaan Indonesia merujuk pada komitmen negara tersebut terhadap peningkatan kerjasama Global South.
"Dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mereformasi lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif untuk memperdalam kerja sama Selatan-Selatan," paparnya.
BRICS diambil dari inisial Brasil, Rusia, India, dan China yang pertumbuhan ekonominya dinilai siap untuk menantang negara-negara G7 yang dominan.
Anggota BRICS kemudian bertambah pada KTT 2023, dengan undangan yang diberikan kepada enam negara yakni Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).
