Berita

Presiden RI Prabowo Subianto di acara Indonesia-Brazil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Minggu, 17 November 2024/Net

Dunia

Bukan Cari Musuh, Indonesia Masuk BRICS Demi Kepentingan Rakyat

KAMIS, 09 JANUARI 2025 | 16:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS cukup menjadi sorotan. Pasalnya, organisasi negara berkembang tersebut kerap digambarkan sebagai pesaing dominasi ekonomi Barat.

Guru Besar Emeritus Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, J. Soedradjad Djiwandono awalnya mengaku pesimis dengan kebijakan Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara, yakni Thailand, Vietnam, dan Malaysia karena terburu-buru masuk dalam kelompok yang baru berdiri tahun 2009 tersebut.

Lebih khusus pada konsekuensi yang mungkin dihadapi Indonesia yakni transaksi perdagangan melalui pertukaran mata uang rupiah dengan milik negara anggota BRICS lainnya.


Namun belakangan, Soedradjad menyadari bahwa tujuan Indonesia masuk dalam keanggotaan semata demi kepentingan rakyat.

Indonesia, menurut Soedradjad, masih bergantung pada impor beras dari India dan energi dari Rusia. Kehadiran RI dalam BRICS tentunya mengikat hubungan kerja sama tersebut.

Ini juga berlaku pada upaya Indonesia menjadi bagian dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang proses aksesinya masih berlangsung hingga kini.

"Jadi, masuknya BRICS dan OECD akan digunakan untuk memajukan berbagai tujuan demi pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf kesehatan dan pendidikan dengan udara bersih dan pemerintahan yang stabil," kata Soedradjad dalam tulisannya di surat kabar Independent Observer berjudul "It is official: Indonesia is a member of BRICS+" yang dikutip redaksi pada Kamis, 9 Januari 2025.

Menurut Soedradjad keanggotaan Indonesia di BRICS tidak didorong oleh alasan politik, apalagi mengikuti gerakan dedolarisasi yang berpotensi membuat Amerika Serikat marah. Karena sampai kapanpun dolar AS akan menjadi mata uang yang berpengaruh dan tidak bisa diabaikan.

"Ini bukan karena alasan politik, mengabaikan AS dan penggunaan Dolar AS untuk penyelesaian pembayaran, karena kita masih perlu membuka hubungan ini dan apapun yang terjadi, USD akan tetap menjadi penyelesaian pembayaran internasional utama yang tidak boleh diabaikan," tegasnya.

Soedradjad mendorong agar Indonesia bermain cerdas dalam menjalin hubungan ekonomi, politik, dan perdagangan dengan negara lain.

"Kita harus selalu bermain cerdas, tidak membuat musuh yang tidak perlu dan terbuka untuk mencari teman baru demi keuntungan bersama," kata dia.

Kabar diterimanya Indonesia dalam BRICS diketahui melalui pernyataan yang disampaikan salah satu anggota pendiri blok sekaligus pemegang jabatan keketuaan tahun 2025, yakni Brasil.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin, 6 Januari 2025, Kementerian Luar Negeri Brasil menyampaikan sambutan atas masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS.

"Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS," bunyi pernyataan tersebut, seperti dimuat Reuters.

Disebutkan bahwa penerimaan Indonesia merujuk pada komitmen negara tersebut terhadap peningkatan kerjasama Global South.

"Dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mereformasi lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif untuk memperdalam kerja sama Selatan-Selatan," paparnya.

BRICS diambil dari inisial Brasil, Rusia, India, dan China yang pertumbuhan ekonominya dinilai siap untuk menantang negara-negara G7 yang dominan.

Anggota BRICS kemudian bertambah pada KTT 2023, dengan undangan yang diberikan kepada enam negara yakni Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya