Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Januari 2025/RMOL
Hanya satu jam lebih diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyinggung soal wartawan yang terkesan menutupi berita laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) soal korupsi Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarga.
Bahasa sarkas itu dikeluarkan Ahok usai menjalani pemeriksaan sekitar 1 jam sejak pukul 11.15 WIB hingga pukul 12.35 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Januari 2025.
"Elo kurang berita atau mau nutupin berita nih?" seloroh Ahok.
Namun saat ditanya maksud menutupi berita, Ahok enggan menjawabnya. Dia langsung menjelaskan terkait pemeriksaannya.
"Nanti KPK akan kasih penjelasan, tadi dipanggil sebagai saksi saja. Saksi untuk kasus korupsi LNG. Ya kan kita sudah pernah diperiksa kan, makanya tadi lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu, sudah ada semua. Tinggal mengkonfirmasi saja," pungkas Ahok.
Terkait upaya menutupi berita dari rezim Jokowi sebelumnya disampaikan Jurubicara DPP PDIP, Guntur Romli.
"Bagi kami, adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024,” kata Guntur dalam keterangannya, Selasa, 7 Januari 2025.
Guntur mengaku mendapatkan informasi, bahwa Jokowi sangat terganggu dan marah atas riset OCCRP. Sehingga, kata dia, Jokowi melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi.
“Ada portal berita yang diintimidasi agar menghapus berita. Dan pengerahan buzzer di media sosial untuk mendiskreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendukung agar pengumuman OCCRP dilanjutkan oleh penegak hukum agar segera memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya,” ucap politikus PDIP ini.
Apalagi, masih kata Guntur, pada saat bersamaan ada aktivis dan LSM yang mendatangi KPK yang meminta KPK menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dan pencucian Jokowi namun itu belum digubris lembaga yang dipimpin Setyo Budiyanto tersebut.
“Maka, dilaksanakanlah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu,” pungkasnya.
