Berita

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah/RMOL

Politik

Soal Satgas Cakra Buana di Rumah Hasto, PDIP: Bukan untuk Menghalangi

KAMIS, 09 JANUARI 2025 | 03:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keberadaan Satgas Cakra Buana di kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat dilakukan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menjadi sorotan.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menegaskan, keberadaan Satgas Cakra Buana di kediaman Hasto saat penggeledahan bukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan.

"Enggak, Satgas Cakrabuana itu bukan untuk menghalang-halangi, merintangi peradilan, bisa kena obstruction of justice," tegas Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 8 Januari 2025.


Ia memastikan bahwa kehadiran Satgas Cakra Buana hanya untuk melakukan penjagaan terhadap Hasto. 

"Itu untuk menjaga Pak Hasto saja," jelasnya.

Sebelumnya. saat KPK melakukan penggeledahan, rumah Hasto yang bercat putih di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi itu dijaga oleh tim pengamanan Cakra Buana PDIP.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardika menyebut, penjagaan tersebut bukan sebuah masalah, selama tidak ada upaya menghalangi kegiatan penggeledahan. Jika saat penggeledahan ada upaya menghalangi, barulah dapat diproses secara hukum.

"Siapapun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menghalang-halangi prosesnya, karena bila memang ada upaya-upaya untuk menghalangi prosesnya, bisa dikenakan Pasal 21 karena menghalangi penyidikan," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 7 Januari 2025.

"Saya meyakini pihak-pihak yang saat ini ada di lokasi merupakan pihak-pihak yang taat hukum dan membantu proses agar tidak rusuh, tidak chaos di sana dan tidak mengganggu proses penggeledahan di sana," ucap Tessa.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya