KPK dan Polri Siap Bersinergi Berantas Korupsi Hingga ke Akar

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Setyo Budiyanto bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu, 8 Januari 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara KPK dan Polri dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih menjadi tantangan besar.

Apalagi, Setyo Budiyanto, mengakui pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

“Kami berharap dengan adanya sinergi yang lebih erat, upaya pemberantasan korupsi di semua lini bisa lebih optimal. Salah satunya melalui Kortas Tipikor Polri yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat sektor pendidikan dan pencegahan,” kata Setyo.

Kolaborasi lintas institusi penting untuk memperbaiki IPK yang masih rendah.

“Indeks Persepsi Korupsi adalah cerminan persepsi nasional maupun internasional terhadap kita. Ini bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi tugas bersama, termasuk Polri, untuk memperbaiki persepsi tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kerja sama dengan KPK.

 Di sisi lain, Sigit juga menepis kekhawatiran terkait tumpang tindih peran Kortas Tipikor dengan lembaga lain yang menangani kasus korupsi salah satunya KPK dan Kejaksaan Agung.

“Kehadiran Kortas Tipikor justru memperkuat sinergi antara Polri dan KPK. Ini adalah wujud komitmen kami untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Sigit.

Kapolri juga menegaskan pentingnya perbaikan MoU antara KPK dan Polri yang akan segera diperbarui untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab.

Audiensi ini juga menjadi langkah awal dari rencana besar yang akan terus dikembangkan, demi memperkuat kolaborasi antar lembaga.

"Sinergi ini bukan hanya tentang kolaborasi dua institusi, tetapi juga tentang menjawab harapan masyarakat Indonesia akan pemberantasan korupsi yang lebih transparan dan efektif," tutup Kapolri.