Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kawasan Bekasi, Jawa Barat/Ist
Penggeledahan terhadap rumah pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan unsur perkara yang sedang ditangani tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat disinggung soal tim penyidik terlambat melakukan penggeledahan. Pasalnya, penggeledahan itu terlalu lama antara waktu penetapan dan pengumuman Hasto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan.
"Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidik lah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan, kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang pihak luar untuk berpikiran seperti itu," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa sore, 7 Januari 2025.
Bahkan, Tessa pun enggan mengomentari soal adanya tuduhan jika KPK menggeledah rumah Hasto dengan tujuan pengalihan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat.
"Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional," pungkas Tessa.
Saat ini, tim penyidik KPK masih berlangsung melakukan penggeledahan di rumah pribadi Hasto di Taman Villa Kartini Blok G3 nomor 18, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Sebelumnya pada Senin, 6 Januari 2025, Hasto mangkir dari panggilan tim penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK. Hasto meminta agar pemeriksaan dijadwalkan kembali di atas tanggal 10 Januari 2025 usai peringatan HUT PDIP.
Dalam perkara Hasto ini, KPK juga sudah memeriksa beberapa saksi, yakni mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie.
Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam HP-nya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.
Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.
