Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (tengah)/RMOL
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetujui untuk menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik terkait ketidakhadiran Hasto dengan alasan ada rangkaian agenda HUT PDIP pada 10 Januari dapat diterima secara hukum atau tidak.
"Yang bersangkutan sudah memberikan konfirmasi ketidakhadiran, dan penyidik menyetujui akan mereschedule. Apakah nanti dibuatkan surat panggilan kedua atau tidak, itu nanti kita akan lihat ke depannya. Tetapi yang jelas untuk yang bersangkutan sudah pasti direschedule, kemungkinan besar di atas tanggal 10," kata Tessa kepada wartawan, Selasa 7 Januari 2025.
Tessa menjelaskan, seorang saksi maupun tersangka sudah biasa ketika tidak bisa hadir memenuhi panggilan penyidik dengan berbagai alasan, baik alasan kesehatan maupun kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya.
"Tentunya apabila yang bersangkutan sudah menyepakati tanggal pemeriksaan berikutnya dengan penyidik, itu seyogyanya perlu ditaati oleh yang bersangkutan, dalam hal ini penyidik juga memiliki fleksibilitas untuk bisa melihat alasan ketidakhadiran baik saksi maupun tersangka," pungkas Tessa.
Hasto sedianya diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin kemarin, 6 Januari 2025. Namun, Hasto meminta agar pemeriksaan dijadwalkan kembali di atas tanggal 10 Januari 2025 yang merupakan peringatan HUT PDIP.
Dalam perkara Hasto ini, KPK juga sudah memeriksa beberapa saksi, yakni mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie.
Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam HP-nya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.
Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.
