Komisi X DPR Minta PSSI Transparan soal Hasil Evaluasi STY

Pemutusan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia harus berdasarkan evaluasi yang objektif dan transparan. Sehingga PSSI harus membuka secara terbuka alasan pemecatan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik.

"Komisi X DPR RI, sebagai mitra pemerintah di bidang olahraga, tentu menghormati PSSI sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sepak bola nasional, termasuk keputusan strategis seperti pengakhiran kontrak pelatih timnas," ujar Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, kepada wartawan, Senin 6 Januari 2025. 

"Namun, keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang transparan, objektif, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap program jangka panjang sepak bola Indonesia," sambungnya.

Untuk itu, Komisi X DPR meminta PSSI bersikap terbuka dan memberikan penjelasan yang lebih detail terkait alasan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia.

"PSSI perlu mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae Yong secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat kiprah pelatih ini telah mendapatkan apresiasi atas peningkatan performa beberapa timnas kelompok umur, meskipun hasil di level tertentu mungkin belum optimal. Transparansi evaluasi dapat menjaga kepercayaan publik terhadap PSSI," paparnya.

Terlebih Shin Tae-yong selama melatih Timnas Indonesia sudah mendapat hati tersendiri di masyarakat Indonesia. Sehingga, langkah pemberhentian Shin Tae-yong harus dijelaskan PSSI ke publik dengan mempublikasikan hasil evaluasinya.

"Shin Tae-yong telah menjadi figur yang cukup diterima oleh masyarakat sepak bola Indonesia, sehingga pemecatannya harus dijelaskan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan menurunkan atensi dukungan publik terhadap Tim Nasional," terangnya.

Tak hanya itu, Legislator Golkar tersebut juga meminta PSSI untuk mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

"Sebagai representasi masyarakat, kami Komisi X menilai bahwa keputusan besar seperti ini, perlu mempertimbangkan aspirasi publik," tandasnya.