Menlu AS Terjebak di Tengah Krisis Politik Korsel

Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken ke Korea Selatan pada Minggu malam, 5 Januari 2025 terjadi di tengah aksi demo besar-besaran terhadap isu penangkapan Presiden Yoon Suk-Yeol.

Ribuan warga pada saat itu rela menerjang badai salju untuk menggelar aksi unjuk rasa. Mereka terpecah dalam dua kubu yakni mendukung dan menentang surat perintah penangkapan Yoon atas kegagalan darurat militer Desember lalu.

Blinken dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Menlu Korea Cho Tae-yul pada Senin, 6 Januari 2025, hari yang sama dengan berakhirnya surat perintah penangkapan Yoon.

Jelang akhir masa jabatan Presiden Joe Biden, Blinken mengemban tugas meyakinkan mitra mereka di Korea Selatan dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan hubungan kerja sama mereka.

Pasalnya sebelum Presiden Yoon terpojok, ia adalah pemimpin yang disukai Biden karena arah kebijakannya yang sejalan dengan Washington.

Ini kemungkinan akan menjadi perjalanan terakhir Blinken sebagai menteri luar negeri sebelum pelantikan Presiden terpilih AS Donald Trump.

Mantan perwira intelijen AS, Sydney Seiler menilai Blinken mungkin menghadapi beberapa kritik dari politikus kiri Korea Selatan selama kunjungan tersebut, tetapi ia harus mampu mengatasi krisis politik.

"Blinken terutama akan berusaha untuk tetap fokus pada tantangan seperti Tiongkok dan Korea Utara," ujarnya, seperti dimuat AFP.

Departemen Luar Negeri tidak secara langsung menyebutkan krisis politik tersebut, tetapi menyebut Blinken akan berusaha untuk menjaga kerja sama trilateral dengan Jepang, yang mencakup peningkatan pembagian informasi intelijen tentang Korea Utara.

Kunjungan Blinken terjadi pada saat kedua negara tengah mengalami perubahan, dengan Trump kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari.

Paradoksnya, sementara Biden bekerja sama erat dengan Yoon yang konservatif, Trump selama masa jabatan pertamanya menikmati hubungan yang hangat dengan presiden Moon Jae-in, yang juga dekat dengan Korea Utara.