Berita

Foto/Ist

Politik

Jumhur Hidayat Sebut Pemerintah Sekarang Pro Buruh

MINGGU, 05 JANUARI 2025 | 18:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintahan Prabowo Subianto sedang bekerja keras berbenah dan memperbaiki berbagai regulasi terkait kenyamanan berusaha khususnya bagi kalangan industri dan juga regulasi peningkatan kesejahteraan pekerja. 

Hal itu disampaikan Jumhur Hidayat di acara Konferda DPD KSPSI DI Yogyakarta, Minggu 5 Januari 2025 di Gunung Kidul Yogyakarta. 

Dalam sambutannya Jumhur memesankan beberapa hal terkait dengan perjuangan buruh ke depan karena saat ini baik Pemerintah maupun DPR tidak alergi lagi terhadap buruh. 


"Pertama, bagi pimpinan buruh termasuk DPD KSPSI Yogyakarta ini harus berkhidmat kepada aspirasi anggota. Kedua, karena KSPSI organisasi terlama dan terbesar maka bersikaplah sebagai ‘saudara tua’ kepada serikat pekerja/serikat buruh yang relatif baru lahir. Yang terakhir, manfaatkan momentum untuk perbaikan ekosistem industri dan kesejahteraan buruh mumpung Pemerintahan Prabowo saat ini gandrung pada industri dan pro buruh,” tegas Jumhur

Selanjutnya Jumhur juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah dan DPR membuka kesempatan untuk menyempurnakan UU tentang Ketenagakerjaan menjadi satu kesatuan utuh. 

"Di tingkat nasional saat ini berbagai konfederasi dan federasi mengadakan Forum Urun Rebug untuk menyiapkan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan yang baru nanti. Intinya dalam UU nanti, harus ada kepastian dalam kerja, pendapatan layak dan jaminan sosial yang luas cakupannya’,” pungkasnya.

Hadir dalam Konferda DPD KSPSU DI Yogyakarta itu antara lain Bupati Kulon Progo Sunaryanta, Kadisnaker Pemprov DIY, Dir Intelkan Polda DIY, Kadisnaker dan Kapolres Kulon Progo, unsur APINDO DIY dan tentunya seluruh pimpinan Federasi Serikat Pekerja Anggota KSPSI DPD DIY, DPC KSPSI se DIY dan beberapa pengurus unit kerja dari berbagai industri.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya